MAKASSAR — Sanksi tegas menanti pelaku usaha di kawasan hiburan malam Kima Square, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, jika tidak melengkapi perizinan sesuai aktivitas usaha dalam waktu satu bulan. DPRD Makassar memberi tenggat tersebut setelah menemukan dugaan pelanggaran perizinan dan pekerja yang masih berusia di bawah umur.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy, mengatakan pihaknya telah membahas temuan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam rapat itu, Komisi A meminta setiap pelaku usaha segera melengkapi dokumen perizinan sesuai jenis dan kegiatan usahanya. Tenggat satu bulan diberikan sejak RDP digelar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, DPRD akan merekomendasikan penindakan kepada instansi yang berwenang.
“Kami memberikan waktu selama satu bulan sejak RDP digelar untuk melengkapi izin-izin sesuai kegiatan usahanya. Jika dalam waktu itu masih saja bandel, maka kami akan merekomendasikan ke instansi melakukan penindakan,” kata Rachmat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Rachmat mengatakan, temuan sidak tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi perizinan. Tim juga menemukan dugaan adanya anak di bawah umur yang dipekerjakan di kawasan tempat hiburan malam tersebut.
“Dalam sidak yang kami lakukan ditemukan ada anak di bawah umur yang dipekerjakan, termasuk juga izin-izin tempat usaha di sana itu. Kebanyakan izin usahanya sudah berakhir dan izinnya tidak sesuai dengan aktivitasnya,” ujarnya.
DPRD juga mendorong Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan melalui Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Satuan Polisi Pamong Praja, serta pemerintah kecamatan. Rachmat meminta instansi terkait menindaklanjuti temuan sesuai kewenangan masing-masing.
Persoalan di Kima Square sebelumnya juga mendapat perhatian Kelurahan Daya. Lurah Daya, Andhika Agrianto, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan dokumen perizinan sejumlah tempat usaha sejak Maret 2026.
Dari pendataan tersebut, kelurahan menemukan sejumlah izin yang masa berlakunya telah berakhir atau mendekati batas akhir. Pemilik usaha telah diarahkan untuk mengurus perpanjangan agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan.
Menurut Andhika, sebagian pemilik usaha telah mengajukan pengurusan perizinan melalui asosiasi yang menaungi mereka. Namun, proses tersebut mengalami kendala sehingga beberapa izin belum terbit.
“Pemilik usaha juga sudah mengurus melalui asosiasinya, hanya saja mendapatkan beberapa kendala dalam pengurusan. Karena itu, saat RDP yang dihadiri dinas terkait, harapannya izin tersebut sudah terbit,” kata Andhika, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia menyebutkan, berdasarkan data yang diingatnya, sekitar tiga kafe memiliki persoalan masa berlaku izin yang berkaitan dengan periode Juni dan September. Saat dilakukan pengecekan, pemilik usaha memperlihatkan formulir pengajuan perpanjangan izin.
Meski demikian, Andhika menegaskan bahwa pengajuan perpanjangan belum menggantikan kewajiban pemilik usaha untuk memastikan izin yang dipersyaratkan benar-benar terbit.
Selain perizinan, kelurahan menyoroti dugaan keberadaan pekerja di bawah umur. Andhika mengaku telah menegur pemilik usaha agar kejadian serupa tidak terulang. Kelurahan juga mulai mengumpulkan data karyawan di setiap tempat usaha dan meminta perubahan data dilaporkan.
“Karyawan yang di bawah umur sudah saya tegaskan kepada pemilik usaha supaya kejadian dari hasil temuan tidak terulang. Saya juga mengambil langkah untuk mengumpulkan data karyawannya, dan setiap ada perubahan tetap dilaporkan ke kelurahan,” ujarnya.
Andhika mengatakan, persoalan usia pekerja perlu diperiksa berdasarkan data kependudukan. Ia menduga terdapat perbedaan tanggal lahir antara identitas yang diserahkan kepada pemilik usaha dan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Pemilik usaha juga sebenarnya kecolongan, karena ada perbedaan data tanggal lahir antara KTP yang diserahkan kepada pemilik usaha dengan data di Capil,” katanya.
Terkait sanksi, Andhika mengatakan kelurahan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Penentuan bentuk sanksi, menurut dia, menjadi ranah instansi terkait yang berwenang memeriksa dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
Dengan tenggat satu bulan yang diberikan DPRD, persoalan Kima Square kini menuntut tindak lanjut konkret dari pelaku usaha dan pemerintah. Pemenuhan perizinan serta pemeriksaan dugaan pekerja di bawah umur menjadi dua hal yang perlu dituntaskan. Namun, efektivitas pengawasan akan ditentukan oleh tindak lanjut setelah tenggat berakhir, termasuk apakah temuan yang terbukti melanggar aturan benar-benar berujung pada sanksi sesuai ketentuan.
Penulis: Eka


















