Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

badge-check

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menetapkan seorang Kepala Unit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar berinisial AH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit  fiktif. Perbesar

Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menetapkan seorang Kepala Unit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar berinisial AH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif.

MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan seorang Kepala Unit pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar berinisial AH, Senin, 16 November 2026. Ia diduga merekayasa pengajuan dan pencairan 16 kredit fiktif pada Februari hingga Mei 2026 yang mengakibatkan kerugian negara Rp 2,31 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengatakan AH ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti. Penetapan itu dilakukan setelah pemeriksaan terhadap tujuh saksi, satu ahli, serta pengumpulan sejumlah dokumen terkait perkara.

“Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 ditandatangani pada 10 November 2026,” kata Soetarmi.

Menurut dia, penyidikan perkara dugaan korupsi tersebut telah dimulai sejak 30 September 2026. Setelah dinyatakan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter Klinik Adhyaksa, AH ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Soetarmi menjelaskan, AH diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Unit dengan merekayasa data dan persyaratan pengajuan kredit. Penyidik menduga proses pengajuan hingga pencairan pinjaman dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur operasional standar atau standard operating procedure (SOP) lembaga tersebut.

Dari hasil penyidikan sementara, AH diduga mencairkan 16 kredit fiktif melalui modus tersebut. Perbuatannya ditaksir menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2.315.754.000.

Penyidik masih mendalami perkara ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta berencana melakukan penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Tak hanya itu, penyidik turut mengingatkan para saksi agar kooperatif selama pemeriksaan. Mereka juga diminta tidak menghilangkan atau merusak barang bukti maupun melakukan upaya lobi untuk memengaruhi proses penyidikan.

Dalam perkara ini, AH disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai sangkaan primer.

Adapun sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

Kejati Sulsel Kebut Perampungan Berkas Perkara Bahtiar dalam Kasus Bibit Nanas

9 Nov 2026 - 19:47 WITA

Kejati Sulsel Kebut Perampungan Berkas Perkara Bahtiar dalam Kasus Bibit Nanas
Trending di Hukum