Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Kejati Sulsel Ungkap Dua Kasus Korupsi Masih Diselidiki, Enam Perkara Naik Penyidikan

badge-check

Kajati Sulsel, Syarifuddin mengungkap sejumlah perkara dugaan korupsi yang ditangani. Perbesar

Kajati Sulsel, Syarifuddin mengungkap sejumlah perkara dugaan korupsi yang ditangani.

MAKASSAR — Sejumlah kasus dugaan korupsi di Sulawesi Selatan kini berada dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel). Dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan enam kasus lainnya telah naik ke tahap penyidikan, termasuk dugaan korupsi pengadaan bibit nanas, proyek perpustakaan digital, hingga jual beli izin reklamasi dan hak guna bangunan (HGB).

Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin memaparkan perkembangan penanganan perkara tersebut di Kantor Kejati Sulsel, Senin, 2 November 2026. Dalam pemaparan itu, Syarifuddin didampingi Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Soetarmi, dan Kepala Seksi Penyidikan Idham.

Dua perkara yang masih dalam penyelidikan berkaitan dengan dugaan mafia penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta penyimpangan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kabupaten Bone dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun enam perkara yang telah memasuki tahap penyidikan meliputi pengadaan bibit nanas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, perjalanan dinas fiktif Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, pengadaan Smart and Bookless Library, dugaan kecurangan jasa keuangan, pengadaan Smart Controlling System, serta jual beli izin lokasi reklamasi dan HGB di Makassar.

Pertama, dugaan mafia penyaluran alsintan yang bersumber dari Kementerian Pertanian pada 2024-2025. Total anggaran pengadaan mencapai Rp243,6 miliar, terdiri atas Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.

Kejati Sulsel menduga terdapat penyimpangan dalam distribusi bantuan tersebut, antara lain penebusan alat kepada oknum tertentu dan manipulasi data kelompok tani penerima. Penyidik telah meminta keterangan 74 pihak dari unsur dinas dan kelompok tani.

Kedua, dugaan penyimpangan pokir DPRD Kabupaten Bone dalam penyusunan APBD 2024-2025. Kejati Sulsel menemukan indikasi program pokir dipaksakan masuk ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), meski tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurut Syarifuddin, masuknya program tersebut diduga berdampak pada tidak terbayarnya sejumlah kewajiban pemerintah daerah.

“Di antaranya tunjangan hari raya (THR) guru senilai Rp37 miliar, tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), dan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin,” ungkap Syarifuddin.

Untuk mendalami perkara tersebut, Kejati Sulsel telah melibatkan ahli perencanaan anggaran daerah dan auditor guna menelusuri proses penganggaran serta dugaan persekongkolan dalam penetapan APBD.

Enam perkara telah naik penyidikan

Pada tahap penyidikan, perkara pengadaan bibit nanas Dinas TPHBun Sulsel menjadi salah satu kasus dengan nilai kerugian negara terbesar. Proyek pengadaan 4 juta bibit nanas pada tahun anggaran 2024 itu memiliki pagu Rp60 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penggelembungan harga, penyaluran yang tidak sesuai dengan calon petani dan calon lokasi (CPCL), serta pengiriman bibit dalam kondisi rusak hingga busuk. Berdasarkan hasil perhitungan yang disampaikan Kejati Sulsel, kerugian negara mencapai Rp52,4 miliar.

Penyidikan perkara tersebut telah menghasilkan penetapan tersangka dan pemberkasan. Lima terdakwa saat ini menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Sementara itu, satu tersangka berinisial BB, mantan Penjabat Gubernur Sulsel, sedang menempuh upaya praperadilan.

Perkara kedua menyangkut dugaan perjalanan dinas fiktif pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III untuk periode 2022-2023. Modus yang diungkap penyidik berupa manipulasi dokumen surat perintah tugas (SPT).

Jumlah pegawai yang tercatat dalam dokumen perjalanan dinas diduga diubah dari dua hingga tiga orang menjadi empat hingga lima orang. Durasi perjalanan yang semestinya dua hingga tiga hari juga diduga diperpanjang menjadi empat hingga lima hari.

Penyimpangan tersebut ditaksir merugikan keuangan negara Rp516 juta. Kejati Sulsel telah menetapkan mantan kepala balai berinisial II sebagai tersangka dan menahannya sejak 6 Oktober 2026. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21. Penyidik selanjutnya akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui pelimpahan tahap II.

Ketiga, dugaan korupsi pengadaan Smart and Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022. Proyek perpustakaan digital dengan nilai lebih dari Rp20 miliar itu diduga dilaksanakan tanpa perencanaan dan analisis kebutuhan sekolah yang memadai.

Penyidik juga menemukan indikasi penggunaan konten buku bajakan tanpa lisensi penerbit, penurunan spesifikasi perangkat keras, serta dugaan peminjaman perusahaan dalam pelaksanaan proyek.

Sebanyak 115 saksi telah diperiksa. Penyidik juga menggeledah kantor Dinas Pendidikan Sulsel dan perusahaan rekanan.

“Saat ini, tim penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta ahli teknologi informasi untuk menghitung kerugian negara,” terang Syarifuddin.

Keempat, dugaan fraud atau kecurangan pada salah satu lembaga jasa keuangan di Makassar. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang oknum kepala unit.

Berdasarkan hasil audit investigasi, perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp2,23 miliar. Kejati Sulsel menaikkan status perkara ke penyidikan pada 30 September 2026. Sejauh ini, penyidik telah memeriksa delapan saksi.

Kelima, dugaan penggelembungan harga pengadaan Smart Controlling System berbasis CCTV dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan surveillance pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2024.

Proyek yang diperuntukkan bagi 106 SMA dan SMK di Sulawesi Selatan itu memiliki nilai kontrak Rp28,06 miliar. Kejati Sulsel menduga terdapat kemahalan harga serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur resmi.

Penyidikan perkara ini dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Oktober 2026. Penyidik telah memeriksa empat saksi kunci dan masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

Keenam, dugaan praktik jual beli izin lokasi reklamasi dan hak guna bangunan (HGB) yang melibatkan PT MIM di Makassar.

Perkara ini bermula dari pemberian izin lokasi reklamasi oleh Pemerintah Kota Makassar kepada PT MIM untuk pembangunan apartemen dan hotel. Izin tersebut memuat persyaratan bahwa lokasi tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Namun, PT MIM diduga menawarkan dan memperjualbelikan lokasi reklamasi tersebut kepada pihak lain. Setelah kesepakatan harga tercapai, perusahaan diduga melakukan pengurugan dan memproses penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama pembeli.

Untuk mengusut perkara ini, Kejati Sulsel menerbitkan empat surat perintah penyidikan sekaligus guna mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dan oknum.

“Penyidik telah memeriksa 17 saksi, termasuk mantan kepala daerah, serta dua orang ahli. Penelusuran juga didukung data satelit dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Saat ini, penyidik bersama BPKP Sulsel tengah merampungkan penghitungan kerugian negara,” Syarifuddin menandaskan.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum