MAKASSAR — Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, menyatakan praperadilan atas objek upaya paksa yang sama tidak boleh diajukan berulang kali. Pembatasan itu diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah proses penyidikan terus-menerus terganggu oleh gugatan praperadilan.
Pernyataan ahli hukum acara pidana yang dihadirkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tersebut mengemuka dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu, 4 November 2026.
“Objek praperadilan berupa upaya paksa seperti penetapan tersangka hanya boleh diajukan satu kali untuk hal yang sama dan tidak boleh berulang guna memberikan kepastian hukum serta mencegah proses penyidikan terus-menerus diganggu oleh upaya hukum yang berulang,” kata Hibnu dalam persidangan.
Sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks itu menguji keabsahan penetapan tersangka kedua terhadap Bahtiar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Nilai pengadaan tersebut mencapai Rp 60 miliar.
Hibnu menjelaskan, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan terhadap aspek formil tindakan penyidik, bukan forum untuk menguji materi perkara. Karena itu, hakim praperadilan tidak berwenang menentukan apakah seseorang terbukti sebagai pelaku tindak pidana atau menilai kekuatan pembuktian alat bukti. Persoalan tersebut menjadi kewenangan hakim dalam pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Arwana itu, Hibnu juga menyinggung putusan praperadilan pertama Bahtiar yang sebelumnya membatalkan penetapan tersangkanya. Menurut dia, putusan tersebut berkaitan dengan belum terbitnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP saat itu, bukan menyatakan alat bukti penyidik tidak sah.
Hibnu berpendapat, sepanjang putusan praperadilan sebelumnya tidak membatalkan alat bukti maupun Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Umum, keduanya tetap dapat digunakan sebagai dasar penyidikan. Ia mendasarkan pandangannya pada asas strict id sebagaimana disampaikan dalam persidangan.
Ahli tersebut juga menjelaskan penerbitan sprindik baru sebagai dasar administrasi bagi penyidik untuk melanjutkan pengembangan perkara. Menurut dia, keterangan saksi maupun dokumen yang pernah diperiksa dapat kembali digunakan sepanjang diperiksa atau diperoleh melalui prosedur yang sah dan memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangkakan.
Ia menegaskan, hakim praperadilan cukup menguji keabsahan formil perolehan alat bukti, bukan menimbang bobot pembuktiannya. Penilaian mengenai kekuatan alat bukti, kata dia, harus dilakukan dalam persidangan pokok perkara.
Mengenai penghitungan kerugian keuangan negara, Hibnu menyatakan LHP BPKP maupun Inspektorat dapat diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Adapun persoalan nilai pembuktiannya menjadi kewenangan hakim yang memeriksa pokok perkara.
Ia turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun, menurut Hibnu, penggunaan hasil penghitungan lembaga lain, seperti BPKP, tetap dapat diuji dalam persidangan pokok perkara berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam sidang tersebut, Kejati Sulsel selaku Termohon menghadirkan Hibnu secara virtual sebagai ahli hukum acara pidana. Tim jaksa juga mengajukan sejumlah bukti surat serta menghadirkan dua saksi dari penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Muhammad Tasbi dan Irfan Hasan.
Sementara itu, Bahtiar selaku Pemohon diwakili empat anggota tim penasihat hukumnya dari Law Firm Massagus Farisi dan Partner serta Kantor Hukum Irwan Muin dan Partner.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan keterangan ahli dan saksi penyidik menjadi bagian dari upaya Kejati membantah dalil permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar.
“Paparan komprehensif dari Prof. Hibnu Nugroho serta kesaksian tim penyidik di persidangan hari ini mempertegas bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh Kejati Sulsel telah sah sesuai prosedur hukum,” ujar Soetarmi.
Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 5 November 2026, dengan agenda pemeriksaan bukti tambahan dari kedua belah pihak.
Penulis: Eka

















