MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengajak lebih dari 1.000 siswa SMP Negeri 30 Makassar membangun budaya antikorupsi melalui kebiasaan jujur dan disiplin sejak dini. Edukasi tersebut dikemas dalam dialog interaktif bertema “Jujur dari Sekarang, Berintegritas untuk Masa Depan”, Rabu, 11 November 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejati Sulsel menyambut peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Sejumlah materi disampaikan kepada para siswa, mulai dari pengenalan nilai integritas, pemahaman hukum, hingga konsekuensi hukum atas perilaku menyimpang di lingkungan sekolah.
Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Ferizal, mengatakan kejujuran merupakan nilai dasar yang perlu dibangun sejak seseorang masih berada di bangku sekolah. Menurut dia, pembiasaan sikap jujur dan disiplin menjadi bekal penting dalam kehidupan bermasyarakat maupun ketika kelak memasuki dunia kerja.
“Sejak di bangku sekolah, anak-anak harus mulai bersikap jujur dan disiplin. Kejujuran sangat penting untuk membangun integritas dalam kehidupan sehari-hari,” kata Ferizal saat membuka kegiatan.
Ia mengatakan, Kejaksaan telah menjalankan edukasi antikorupsi di lingkungan pendidikan, antara lain melalui program Kantin Kejujuran yang diperkenalkan sejak 2007. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dengan semboyan Kenali Hukum, Jauhi Hukuman.
Kepala SMPN 30 Makassar, Hijriah Enang, mengapresiasi kehadiran jajaran Kejati Sulsel dan pegiat antikorupsi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan para siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Hijriah meminta seluruh peserta mengikuti dialog dengan saksama. Saat ini, SMPN 30 Makassar memiliki 33 rombongan belajar dan didukung 82 pegawai sekolah.
Dalam dialog tersebut, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Antikorupsi (BP KMAK) Sulselbar, Djusman AR, mengingatkan bahwa perilaku koruptif dapat bermula dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele.
Ia mencontohkan ketidakdisiplinan terhadap waktu sebagai salah satu perilaku yang perlu dihindari sejak di lingkungan sekolah.
“Ketika anak-anak terbiasa terlambat mengikuti upacara rutin setiap Senin, kebiasaan itu bisa dianggap biasa. Padahal, kedisiplinan merupakan bagian dari pembentukan karakter,” ujar Djusman.
Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menjelaskan bentuk-bentuk perilaku koruptif yang berpotensi muncul dalam kehidupan pelajar. Di antaranya membolos sebagai bentuk penyalahgunaan waktu, menyontek untuk memperoleh nilai secara tidak jujur, serta menggelapkan uang kembalian dari kas kelas.
“Bibit korupsi di lingkungan sekolah bisa terlihat dari korupsi waktu dengan membolos, korupsi nilai dengan menyontek, hingga korupsi uang dengan menggelapkan kembalian dana kas kelas,” kata Soetarmi.
Selain pendidikan antikorupsi, Soetarmi memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi Kejaksaan, batas usia pertanggungjawaban pidana anak, serta konsekuensi hukum sejumlah tindakan yang melibatkan remaja.
Materi tersebut mencakup perundungan atau bullying, perundungan siber, tawuran, hingga larangan membawa senjata tajam. Ia juga mengingatkan siswa agar bijak menggunakan media digital dan memahami konsekuensi hukum atas aktivitas mereka di ruang siber, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dialog interaktif itu ditutup dengan deklarasi bersama. Lebih dari 1.000 siswa menyatakan komitmen untuk membiasakan perilaku jujur, menolak segala bentuk perundungan, serta menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui kegiatan tersebut, Kejati Sulsel mendorong pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pemahaman materi, tetapi juga diterapkan melalui perilaku sederhana di lingkungan sekolah.
Penulis: Eka


















