JAKARTA, Kedaiberita.co,id — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri menetapkan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang (HT) sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG dan sejumlah perizinan lain. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menggelar perkara di Mabes Polri.
Direktur Tindak Pidana Kortas Tipikor Polri Brigadir Jenderal Robertus Yohanes De Deo mengatakan forum gelar perkara menyepakati status Husniah sebagai tersangka. Pengumuman itu disampaikan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 25 September 2026.
“Dalam forum gelar perkara tersebut, forum telah menyepakati penetapan Bupati Gowa, Saudari HT, sebagai tersangka,” kata De Deo.
Perkara yang menyeret Husniah berkaitan dengan dugaan pemerasan, pungutan liar dan/atau gratifikasi dalam pengurusan PBG serta perizinan lainnya di Kabupaten Gowa pada 2025-2026. Penyidik juga menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang.
Diduga Perintahkan Pungutan
Penyidik menduga Husniah berperan dalam permintaan uang kepada sejumlah pengembang. Kabagops Kortas Tipikor Polri Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi mengatakan Husniah diduga memerintahkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Gowa untuk meminta uang kepada pengembang.
Nilainya disebut berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk setiap unit rumah.
“Penyidik menemukan fakta bahwa saudara HT meminta, kemudian saudari HT memerintahkan kepala dinas Perkimtan untuk meminta kepada pengembang sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per rumah,” kata Ahmad dalam konferensi pers, Jumat, 25 September 2026.
Penyidik juga menetapkan seorang yang disebut sebagai orang kepercayaan Husniah, berinisial HA, sebagai tersangka. Polisi menduga praktik tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan perumahan, tetapi juga pengurusan perizinan proyek lain, termasuk minimarket.
Pasal yang Disangkakan
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik juga menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta ketentuan dalam KUHP.
Pasal-pasal tersebut menjadi dasar sangkaan penyidik terhadap dugaan pemerasan dalam jabatan, penerimaan suap dan/atau gratifikasi serta dugaan pencucian uang. Pembuktian mengenai perbuatan dan kesalahan para tersangka tetap berada dalam proses hukum selanjutnya.
Berawal dari Pengurusan PBG
Kasus ini berawal dari pengusutan dugaan praktik pungutan dalam proses pengurusan PBG dan perizinan di Kabupaten Gowa.
Perkara tersebut kemudian berkembang dari penanganan aparat penegak hukum di daerah hingga ditangani Kortas Tipikor Polri. Penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan memeriksa Husniah sebagai saksi sebelum menetapkannya sebagai tersangka. Pada 23 September, penyidik masih menyatakan belum ada tersangka dalam perkara tersebut.
Perkembangan penyidikan kemudian bergerak cepat.
Pada Senin, 21 September 2026, tim Kortas Tipikor Polri bersama penyidik Polda Sulawesi Selatan dan Polresta Gowa menggeledah Kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan Husniah.
Penggeledahan berlangsung sekitar lima jam. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen fisik dan dokumen elektronik yang dianggap berkaitan dengan perkara.
Dua hari setelah penggeledahan, penyidik menyatakan Husniah telah diperiksa sebagai saksi.
Saat itu, status hukum Husniah belum berubah. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk membangun konstruksi perkara.
Puluhan Saksi Diperiksa
Dalam perkembangannya, penyidik Kortas Tipikor Polri memeriksa 30 saksi dan empat ahli. Para ahli yang diperiksa berasal dari bidang hukum pidana, hukum perusahaan atau perseroan, bahasa, serta pemerintahan daerah.
Keterangan para saksi dan ahli tersebut kemudian menjadi bagian dari bahan yang dipaparkan dalam gelar perkara sebelum status hukum Husniah ditingkatkan menjadi tersangka.
Gelar perkara dilakukan sebelum penyidik menetapkan Husniah sebagai tersangka pada Jumat, 25 September 2026.
Penetapan ini sekaligus mengubah posisi Husniah dalam perkara tersebut. Beberapa hari sebelumnya ia masih diperiksa sebagai saksi, kini namanya masuk dalam daftar tersangka yang disidik Kortas Tipikor Polri.
Kuasa Hukum Minta Kedepankan Praduga Tak Bersalah
Kuasa hukum Husniah, Adhi Bintang, sebelumnya meminta proses hukum terhadap kliennya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tim hukum juga menyatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan penyidik kepada Propam Polda Sulawesi Selatan.
Adhi mengatakan status tersangka bukan kesimpulan akhir mengenai bersalah atau tidaknya seseorang. Menurut dia, proses hukum masih terbuka untuk diuji melalui mekanisme yang tersedia.




















