MAKASSAR — Dugaan pekerja di bawah umur dan sejumlah izin usaha yang kedaluwarsa di kawasan tempat hiburan malam Kima Square, Makassar, menjadi sorotan setelah ditemukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Lurah Daya, Andhika Agrianto, mengatakan pihak kelurahan telah mendata dokumen perizinan sejumlah tempat usaha di kawasan tersebut sejak Maret 2026. Pendataan itu menemukan beberapa izin usaha telah berakhir masa berlakunya atau mendekati tenggat perpanjangan.
Menurut Andhika, pemilik usaha telah diarahkan untuk segera memperpanjang izin yang masa berlakunya habis. Namun, proses pengurusan melalui asosiasi yang menaungi para pelaku usaha disebut mengalami sejumlah kendala.
“Pemilik usaha juga sudah mengurus melalui asosiasinya, hanya saja mendapatkan beberapa kendala dalam pengurusan. Karena itu, saat RDP yang dihadiri dinas terkait, harapannya izin tersebut sudah terbit,” kata Andhika, Jumat, 23 Oktober 2026.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang diingatnya, terdapat sekitar tiga kafe dengan izin yang berkaitan dengan periode Juni dan September. Saat dilakukan pengecekan, pemilik usaha telah menunjukkan formulir pengajuan perpanjangan izin.
Meski demikian, Andhika menegaskan pengajuan perpanjangan tidak serta-merta berarti izin telah terbit. Karena itu, pihak kelurahan tetap mendorong pemilik usaha menuntaskan proses administrasi sesuai ketentuan.
Selain persoalan perizinan, Andhika menyoroti temuan dugaan pekerja di bawah umur di sejumlah tempat usaha di kawasan tersebut. Ia mengaku telah menegur pemilik usaha agar kejadian serupa tidak terulang.
Kelurahan Daya juga mulai mengumpulkan data karyawan di masing-masing tempat usaha. Pemilik usaha diminta melaporkan setiap perubahan data karyawan untuk membantu pengawasan.
“Karyawan yang di bawah umur sudah saya tegaskan kepada pemilik usaha supaya kejadian dari hasil temuan tidak terulang. Saya juga mengambil langkah untuk mengumpulkan data karyawannya, dan setiap ada perubahan tetap dilaporkan ke kelurahan,” ujarnya.
Andhika mengatakan, persoalan usia karyawan perlu ditelusuri berdasarkan data kependudukan. Ia menduga terdapat ketidaksesuaian tanggal lahir antara identitas yang diserahkan karyawan kepada pemilik usaha dan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Pemilik usaha juga sebenarnya kecolongan, karena ada perbedaan data tanggal lahir antara KTP yang diserahkan kepada pemilik usaha dengan data di Capil,” kata dia.
Namun, dugaan perbedaan data tersebut belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pemilik usaha tidak mengetahui usia sebenarnya karyawan yang bersangkutan. Persoalan itu perlu diperiksa lebih lanjut dengan mencocokkan dokumen identitas dan data kependudukan resmi.
Terkait kemungkinan sanksi atas dugaan pelanggaran perizinan dan keberadaan pekerja di bawah umur, Andhika mengatakan kelurahan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Adapun penentuan sanksi, menurut dia, menjadi ranah instansi terkait yang berwenang memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
“Pasti ada, Pak. Namun, pihak terkait yang lebih memahami sanksinya. Saya hanya menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Dugaan pekerja di bawah umur dan persoalan izin usaha di Kima Square masih memerlukan tindak lanjut dari instansi berwenang. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan status perizinan setiap tempat usaha, memverifikasi usia pekerja berdasarkan dokumen resmi, serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dan sanksi sesuai ketentuan.



















