DEKALB, ILLINOIS — Konflik berkepanjangan tidak selalu bermula dari perbedaan agama atau ideologi. Di balik pertikaian, ada perebutan sumber daya alam, ambisi kekuasaan, dan warisan kolonial yang terus memengaruhi hubungan antarkelompok hingga kini. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai tiga kepentingan itu kerap menjadi akar konflik yang sulit diselesaikan.
Pandangan tersebut disampaikan Jusuf Kalla atau JK dalam kuliah bertajuk Lessons from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, Senin, 19 Oktober 2026, waktu setempat. Kuliah di Latino Resource Center itu dihadiri sejumlah guru besar dan mahasiswa program doktoral studi perdamaian.
JK memperkenalkan kerangka 3G: God, Glory, dan Gold untuk menjelaskan motif yang kerap melatarbelakangi konflik. God merujuk pada agama, ideologi, dan keyakinan; Glory menggambarkan ambisi kekuasaan, kejayaan, atau dominasi; sedangkan Gold berkaitan dengan kepentingan ekonomi, termasuk penguasaan sumber daya alam.
“Kalau kita melihat berbagai konflik di dunia, ada tiga kepentingan yang sering kali berada di belakangnya: God, Glory, dan Gold. Ada yang membawa nama agama dan keyakinan, ada yang ingin menunjukkan kekuasaan, dan ada pula yang mengejar kepentingan ekonomi,” kata JK.
Dalam paparannya, JK menyoroti hubungan antara kepentingan geopolitik dan sumber daya energi strategis. Ia mencontohkan Iran dan Venezuela sebagai negara kaya minyak yang, menurut dia, memperlihatkan pentingnya memperhitungkan kepentingan ekonomi dan dominasi kekuasaan dalam membaca konflik internasional.
“Konflik terjadi karena politik dan sumber daya alam. Kita bisa lihat sekarang, Amerika menyerang Iran. Kenapa Iran? Karena ingin menguasai sumber kekayaan minyak. Sebelumnya Venezuela yang juga kaya minyak,” ujar JK.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan JK mengenai motif di balik konflik. Untuk memahami suatu konfrontasi internasional, menurut dia, masyarakat tidak cukup hanya mencermati pernyataan resmi para pihak. Kepentingan strategis, penguasaan sumber daya, dan relasi kekuatan juga perlu ditelaah.
Perdamaian tak cukup dengan menghentikan tembakan
JK menghubungkan kerangka 3G dengan pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, Afghanistan, dan Thailand Selatan. Ketiga wilayah itu memiliki latar belakang berbeda, tetapi menunjukkan pentingnya memahami sejarah dan persoalan mendasar sebelum merancang penyelesaian.
Menurut JK, konflik tidak bisa dijelaskan semata-mata melalui perbedaan agama, identitas, atau ideologi. Ketimpangan ekonomi, perebutan kekuasaan, sejarah hubungan antarkelompok, dan campur tangan pihak luar juga dapat memperpanjang pertikaian.
“Perdamaian tidak cukup dibangun dengan menghentikan tembakan. Yang harus dipulihkan adalah kepercayaan, keadilan, dan hubungan antarkelompok,” kata JK.
Pengalaman Aceh menjadi salah satu contoh yang ia kemukakan. Perundingan, menurut JK, dapat membuka jalan menuju perdamaian ketika pihak-pihak yang bertikai bersedia membicarakan persoalan mendasar dan menyepakati perubahan konkret.
Pendekatan tersebut menempatkan perdamaian bukan sekadar sebagai penghentian kekerasan, melainkan juga sebagai proses membangun kembali kepercayaan dan memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pihak yang berkonflik.
Thailand Selatan dan persoalan warisan kolonial
Dalam membahas Thailand Selatan, JK menyoroti sejarah pembentukan batas wilayah di Semenanjung Malaya. Ia menilai pengaturan wilayah pada masa kolonial tidak selalu mempertimbangkan identitas masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut.
Salah satu titik pentingnya adalah Perjanjian Inggris-Siam 1909, yang mengatur batas wilayah antara Siam, yang kini menjadi Thailand, dan wilayah Malaya. Sejumlah wilayah Melayu berada di bawah administrasi Inggris, sedangkan Pattani dan beberapa wilayah lain tetap berada di bawah kekuasaan Siam.
Masyarakat Melayu di Pattani memiliki kedekatan bahasa, budaya, dan agama dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Perbedaan identitas masyarakat dan batas administrasi negara itu menjadi salah satu konteks historis untuk memahami ketegangan di Thailand Selatan.
“Batas politik yang dibentuk pada masa kolonial tidak selalu memperhitungkan identitas masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dari situ ketegangan sering kali tumbuh,” kata JK.
Menurut dia, sejarah tersebut perlu dibaca bersama persoalan representasi politik, identitas, dan hubungan pemerintah pusat dengan masyarakat setempat. Pemahaman terhadap konteks sejarah diperlukan untuk menjelaskan mengapa ketegangan dapat bertahan lintas generasi.
JK juga menyinggung konflik Palestina-Israel dan tragedi Rohingya di Myanmar. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, ia mengaitkan kasus-kasus tersebut dengan persoalan identitas, kekuasaan, status kewarganegaraan, dan perlindungan hak masyarakat.
Afghanistan dan perubahan kepentingan geopolitik
Dalam pembahasan mengenai Afghanistan, JK mengajak peserta menelusuri sejarah konflik, mulai dari invasi Uni Soviet pada 1979, dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok perlawanan, hingga keterlibatan militer Amerika setelah serangan 11 September 2001.
Ia menyoroti bagaimana perubahan kepentingan geopolitik dapat mengubah posisi kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Kelompok yang pernah mendapat dukungan dalam perlawanan terhadap pendudukan asing dapat berada pada posisi berbeda ketika situasi politik berubah.
JK juga membahas kemunculan Taliban. Sebagian pendukung kelompok itu memandangnya sebagai kekuatan perlawanan terhadap kehadiran asing. Namun, pemahaman mengenai latar belakang sejarah tidak berarti membenarkan kekerasan yang dilakukan suatu kelompok.
“Kita perlu memahami sejarah kemunculan sebuah kelompok, tetapi memahami bukan berarti membenarkan kekerasan yang mereka lakukan,” ujar JK.
Ia menekankan pentingnya membedakan penjelasan historis dari pembenaran tindakan. Konteks sejarah dapat membantu menerangkan bagaimana sebuah konflik berkembang, tetapi tidak menghapus persoalan kekerasan terhadap warga sipil maupun kewajiban menghormati hak asasi manusia.
JK turut menyinggung Osama bin Laden, yang ditemukan di Pakistan dan dibunuh pasukan Amerika Serikat pada 2011. Peristiwa itu menjadi bagian dari rangkaian sejarah konflik Afghanistan dan perubahan kebijakan keamanan Amerika setelah serangan 11 September.
Melalui kuliah tersebut, JK menekankan pentingnya membaca konflik secara menyeluruh, termasuk menelusuri sejarah, kepentingan ekonomi, ambisi kekuasaan, dan penggunaan agama atau ideologi sebagai pembenaran. Kerangka 3G, menurut paparannya, dapat menjadi salah satu cara untuk mengurai kepentingan yang bekerja di balik konflik dan memahami tantangan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan.

















