SURAKARTA — Kementerian Agama meraih tiga penghargaan dalam The 8th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2026. Penghargaan tersebut mencakup keterbukaan informasi publik, pengelolaan media sosial, dan program kehumasan pemerintah.
Penghargaan diserahkan pada malam penganugerahan AHI 2026 di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, mengatakan penghargaan itu menjadi dorongan bagi kementeriannya untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Yang lebih penting adalah sejauh mana informasi yang kami sampaikan benar-benar bermanfaat dan memudahkan masyarakat mengakses layanan Kementerian Agama,” kata Thobib seusai menerima penghargaan, seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Agama.
Kemenag meraih Silver Winner kategori PPID Terbaik, subkategori PPID Utama, melalui program “Gandeng PPID”. Program tersebut ditujukan untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
Penghargaan kedua berupa Silver Winner kategori Kanal Digital, subkategori Media Sosial, melalui akun Instagram @kemenag_ri. Kanal tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi kebijakan, layanan, dan program kementerian sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat.
Adapun penghargaan ketiga, Bronze Winner kategori Program Kehumasan Pemerintah, subkategori Kementerian, diraih melalui program Zikir dan Doa Kebangsaan. Program ini membawa pesan keagamaan yang berkaitan dengan kebersamaan dan nilai-nilai kebangsaan.
Thobib mengatakan komunikasi publik pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan kegiatan dan kebijakan. Informasi yang disajikan, menurut dia, perlu membantu masyarakat memahami kebijakan, mengetahui layanan yang tersedia, dan mengakses informasi secara mudah.
“Apresiasi ini bukan tujuan akhir. Ini menjadi dorongan agar komunikasi publik Kemenag semakin terbuka, responsif, mudah dipahami, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Kemenag, AHI 2026 diikuti ratusan entri dari puluhan korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses penjurian berlangsung pada 1–5 September 2026 melalui tahapan administrasi, presentasi, dan penilaian akhir.
Dewan juri terdiri atas ahli dan praktisi komunikasi, media, akademisi, serta pakar keterbukaan informasi publik.
Kemenag berharap capaian tersebut mendorong jajaran kehumasan di lingkungan kementerian untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi, kualitas komunikasi digital, dan pelayanan publik.


















