Tiga Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
JAKARTA — Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri memasuki babak baru. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan komunikasi pejabat negara. Penyidik juga mengusut dugaan penghapusan rekaman hasil penyadapan dari sistem elektronik milik Polri untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Menurut Asep, penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa didahului permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
Penyadapan tersebut juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana.
Sasaran penyadapan kabarnya tidak terbatas pada Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis dan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha juga disebut masuk dalam daftar nomor yang diduga disadap.
Ketiganya merupakan perwira tinggi Polri. Bareskrim juga menyebut satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.
Penghapusan Jejak Penyadapan
Dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan itu tidak berhenti pada pemasukan nomor telepon ke server LIMS. Penyidik juga menemukan dugaan penghapusan file hasil sadapan pada Oktober 2026.
Asep Safrudin mengatakan, pelapor yang mengetahui peristiwa tersebut membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Setelah itu, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti.
Menurut Asep, ketiga tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi. Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan jejak log pada sistem LIMS.
Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana dalam pasal-pasal yang disangkakan bervariasi, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.
Bareskrim menyatakan penyidikan masih berjalan untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Polri Sebut Perbuatan Oknum
Di tengah mencuatnya perkara yang menyeret sejumlah jenderal tersebut, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri menegaskan dugaan penyadapan ilegal itu merupakan perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi Polri.
Asep Edi mengatakan Bareskrim dan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menangani pemeriksaan terhadap para personel yang terlibat. Inspektorat Pengawasan Umum turut mengawasi proses tersebut agar berjalan profesional dan proporsional.
Ia menyebut Polri telah memiliki pedoman pelaksanaan penyadapan melalui Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan itu mengharuskan penyadapan memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan.
Penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana yang diatur undang-undang.
Karena itu, Asep Edi menyatakan pengawasan internal dilakukan untuk memastikan penanganan perkara tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi penegakan hukum di internal kepolisian. Sebab, perkara tersebut justru melibatkan perwira tinggi yang berada dalam lingkungan institusi yang memiliki kewenangan menggunakan perangkat penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.
Penyidikan Bareskrim selanjutnya akan menentukan bagaimana dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut berlangsung, siapa saja yang terlibat, dan sejauh mana penggunaan sistem LIMS menyimpang dari prosedur yang ditetapkan.


















