MAKASSAR — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer Simanjuntak berharap pembahasan penerapan Pasal 123 KUHP segera menghasilkan petunjuk teknis yang memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tindak pidana sumber daya alam, terutama kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi.
Harapan itu disampaikan Leonard saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi pengendalian penuntutan dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana sumber daya alam, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Leonard, Pasal 123 KUHP merupakan instrumen penting dalam penanganan kejahatan lingkungan. Namun, penerapannya harus dilakukan secara cermat, terutama dalam perkara yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum.
Leonard mengatakan perkara lingkungan memiliki kompleksitas tinggi dalam pembuktian kerugian. Ia mencontohkan kerugian lingkungan yang telah dihitung secara matang pada tahap penyidikan dan diperkuat dengan keterangan ahli di persidangan belum tentu dapat dibuktikan sebagai kerugian keuangan negara.
“Karena itu penerapan Pasal 123 KUHP perlu memperhatikan DPA, terutama ketika ketentuan tersebut digunakan dalam penanganan perkara yang melibatkan korporasi,” katanya.
Ia menilai petunjuk teknis diperlukan agar penerapan Pasal 123 KUHP tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Petunjuk tersebut juga diharapkan menjadi pedoman dalam pengendalian penuntutan dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana sumber daya alam.
FGD tersebut diikuti Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin secara daring dari kantor Kejati Sulsel. Syarifuddin didampingi Asisten Tindak Pidana Umum Teguh Suhendro dan sejumlah Kepala Kejaksaan Negeri di jajaran Kejati Sulsel.
Forum itu membahas gagasan strategis bertajuk “Strategi Pengendalian Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Tindakan terhadap Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 123 KUHP Berbasis Dominus Litis Fungsional Aktif melalui Petunjuk Teknis dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.”
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Aktualisasi Pemimpin yang disusun Imanuel Rudy Pailang sekaligus menjadi ruang uji publik untuk membedah rancangan kebijakan strategis mengenai penanganan tindak pidana sumber daya alam.
Leonard berharap forum tersebut menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran dan memiliki kepastian hukum dalam penindakan terhadap korporasi yang terlibat perkara tindak pidana sumber daya alam.

















