JAKARTA — Pemeriksaan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan dugaan pencemaran nama baik mendapat sorotan dari pegiat antikorupsi yang menilai proses tersebut perlu tetap menjamin ruang keterbukaan informasi mengenai pemberantasan korupsi.
Ketua Koordinator Wilayah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur sekaligus Koordinator Wilayah Indonesia Timur, Heru MAKI, mengatakan proses hukum terhadap Budi perlu dilihat dalam konteks tugasnya sebagai juru bicara KPK.
“Upaya kriminalisasi ini berpotensi menghambat kerja juru bicara KPK dalam menyampaikan transparansi penanganan kasus korupsi kepada publik,” kata Heru dalam keterangannya, seperti dikutip pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Istilah “kriminalisasi” tersebut merupakan penilaian Heru terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan bukan kesimpulan hukum.
Heru mengatakan penyampaian informasi mengenai perkembangan penanganan perkara oleh juru bicara lembaga penegak hukum semestinya ditempatkan sebagai bagian dari fungsi kelembagaan. Menurut dia, masyarakat memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai proses pemberantasan korupsi.
Budi diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 September 2026. Pemeriksaan berlangsung sejak sekitar pukul 10.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB dan Budi mengatakan menjawab sekitar 50 pertanyaan penyidik.
Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandiri, Faizal Assegaf, pada 14 April 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Budi mengenai pemeriksaan Faizal dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Budi mengatakan pemeriksaan berlangsung kondusif dan penyidik bersikap profesional. Ia menyatakan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum.
“Kami hadir hari ini untuk membantu penyidik dengan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan,” kata Budi seusai pemeriksaan.
Budi juga mengatakan dirinya tidak pernah bertemu secara pribadi dengan Faizal untuk membahas perkara tersebut. Ia menyebut keterangan yang diberikan kepada penyidik berkaitan dengan proses penegakan hukum yang ditangani KPK.
Sorotan terhadap pemeriksaan Budi juga datang dari Amnesty International Indonesia. Manajer Media Amnesty International Indonesia Haeril Halim meminta Polda Metro Jaya menghentikan perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut karena menilai proses itu dapat berdampak terhadap tugas juru bicara KPK dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, pemeriksaan Budi merupakan bagian dari proses penanganan laporan yang dilakukan kepolisian. Pemeriksaan tersebut belum merupakan putusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pencemaran nama baik. Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.


















