JAKARTA — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya selama sekitar tujuh setengah jam pada Selasa 29 September 2026 sebagai terlapor dalam laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Faizal Assegaf.
Budi tiba untuk menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.30 WIB dan memberikan keterangan hingga sekitar pukul 18.00 WIB. Ia mengatakan penyidik mengajukan sekitar 50 pertanyaan terkait laporan tersebut.
“Penyidik melakukan permintaan keterangan pada hari ini berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pencemaran nama baik,” kata Budi setelah pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa.
Budi tidak mengungkapkan materi pemeriksaan secara rinci. Menurut dia, substansi perkara merupakan ranah penyidik.
Ia mengatakan seluruh pertanyaan dijawab secara kooperatif dan proses pemeriksaan berlangsung lancar.
“Saya hadir di sini untuk membantu penyidik dengan menyampaikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Laporan terhadap Budi diajukan Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya pada 14 April 2026. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2592/IV/2026/SPKT/Polda Metro Jaya dan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik.
Faizal sebelumnya menjalani klarifikasi di KPK pada 7 April 2026 terkait perkara dugaan suap importasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah itu, Faizal mempersoalkan pernyataan Budi mengenai hasil klarifikasi tersebut.
Faizal menyatakan pernyataan Budi membuat dirinya seolah-olah dikaitkan dengan perkara korupsi. Klaim tersebut menjadi dasar laporan yang diajukan ke kepolisian.
Budi membantah adanya persoalan pribadi dengan Faizal. Ia mengatakan tidak mengenal Faizal secara personal dan menyebut keterangannya berkaitan dengan proses hukum yang dilakukan KPK.
“Tidak ada (pertemuan dengan pelapor). Jadi, memang kami juga harus menjaga independensi, menjaga profesionalitas, dan nothing personal,” kata Budi.
Budi juga mengatakan kehadirannya dalam pemeriksaan merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Ia menegaskan bahwa proses penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, perlu berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Di sisi lain, laporan Faizal masih berada dalam proses penanganan kepolisian. Pemeriksaan Budi pada Selasa merupakan bagian dari proses permintaan keterangan atas laporan tersebut dan belum merupakan penetapan kesalahan terhadap pihak yang dilaporkan.
Kasus yang menjadi latar belakang laporan tersebut berkaitan dengan penyidikan KPK mengenai dugaan suap dan gratifikasi dalam kegiatan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan pada Februari 2026 dan menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara tersebut.


















