MAKASSAR — Pengurusan izin usaha tempat hiburan malam (THM) di kawasan Kima Square, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, belum tuntas. Asosiasi Pengusaha Industri Hiburan (APIH) Kota Makassar menyebut tujuh dari 15 outlet di kawasan tersebut masih terkendala perizinan.
Ketua Harian APIH Kota Makassar, Andi Rahmat Saleh, mengatakan sebagian izin usaha tersebut mendekati masa kedaluwarsa, sedangkan beberapa lainnya disebut telah melewati masa berlaku.
Menurut Andi Rahmat, asosiasi telah berupaya memfasilitasi pengusaha untuk mengurus perizinan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sejak sekitar satu bulan lalu. Proses itu, kata dia, dilakukan dengan melengkapi persyaratan administratif sesuai arahan instansi terkait.
Namun, dalam proses pengurusan tersebut, Andi Rahmat mengaku menghadapi persoalan berupa dugaan permintaan sejumlah uang.
“Di perjalanan, kita ditodong dengan angka-angka. Persoalan ini juga sempat dibicarakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD,” kata Andi Rahmat saat dihubungi melalui telepon, Kamis (29/10/2026).
Dia mengatakan belum mengetahui perkembangan terbaru komunikasi antara pengusaha dan instansi terkait. Karena itu, penyelesaian perizinan tujuh outlet tersebut belum dapat dipastikan.
Andi Rahmat menuturkan DPRD sebelumnya berupaya memfasilitasi komunikasi antara pengusaha dan pihak terkait agar persoalan perizinan dapat diselesaikan.
“Kemarin DPRD mencoba membantu mengomunikasikan para pengusaha agar teman-teman pengusaha juga merasa nyaman dalam menjalankan usahanya,” ujarnya.
APIH Persoalkan Kategori Usaha
Selain perizinan, polemik di Kima Square berkaitan dengan rekomendasi pemerintah kecamatan terhadap kegiatan usaha di kawasan tersebut.
Andi Rahmat menanggapi pernyataan Camat Biringkanaya yang tidak memberikan rekomendasi bagi usaha yang dinilai masuk kategori diskotek atau tempat hiburan malam.
Menurut dia, kegiatan usaha di Kima Square tidak tepat jika seluruhnya dikategorikan sebagai diskotek atau bar. Ia menyebut usaha di kawasan itu lebih mengarah pada karaoke yang menyediakan lady companion (LC).
“Kalau terkait masalah diskotek dan THM, itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai diskotek. Di sana tidak ada diskotek, tidak ada bar. Sifatnya karaoke dan menyediakan LC,” kata dia.
Andi Rahmat juga menyinggung nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) Gubernur Sulawesi Selatan yang, menurut keterangannya, memuat persyaratan rekomendasi dari RT/RW dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ia menilai ketentuan tersebut perlu diperjelas penerapannya terhadap jenis usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol dan tempat hiburan malam.
Meski demikian, klasifikasi kegiatan usaha dan persyaratan perizinan masing-masing outlet perlu merujuk pada dokumen perizinan serta ketentuan yang berlaku.
APIH Ingatkan Larangan Pekerja di Bawah Umur
Kawasan Kima Square sebelumnya juga menjadi sorotan menyusul temuan dugaan pekerja di bawah umur.
Menanggapi persoalan tersebut, Andi Rahmat mengatakan APIH rutin mengingatkan para pengusaha agar mematuhi ketentuan ketenagakerjaan, termasuk larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Kita di asosiasi setiap hari berkomunikasi dan selalu menyampaikan kepada teman-teman pengusaha agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Itu selalu kita sampaikan dan kita edukasi,” ujarnya.
Ia mengatakan pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan harus menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku.
Penulis: Eka

















