MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan meraih peringkat pertama nasional sebagai Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik 2026 untuk kategori Kejaksaan Tinggi. Penghargaan ini menempatkan Kejati Sulsel di posisi teratas dalam penilaian pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan kejaksaan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin, kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, dalam acara penutupan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Dalam kategori Kejaksaan Tinggi, Kejati Sulsel menempati peringkat pertama, disusul Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di posisi kedua dan Kejaksaan Tinggi Lampung di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut diumumkan pada puncak kegiatan workshop yang diselenggarakan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI secara daring pada 16-18 November 2026.
Workshop mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Publik Kejaksaan yang Profesional, Terintegrasi, Transparan, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat”. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur kejaksaan, terutama jajaran intelijen dan penerangan hukum, dalam memberikan pelayanan informasi publik, menangani pengaduan masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang responsif dan berintegritas.
Dalam pembukaan kegiatan, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Reda Manthovani menekankan empat prinsip utama yang harus menjadi landasan pelayanan publik di lingkungan kejaksaan. Keempatnya meliputi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan humanis.
Reda menginstruksikan agar pelayanan kejaksaan terbebas dari praktik pungutan liar dan gratifikasi. Selain itu, informasi layanan harus terbuka dan mudah diakses, pelaksanaan tugas berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP), serta pelayanan diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi.
Prinsip tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi. Cakupannya meliputi optimalisasi PPID, pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! dan kanal resmi, konsultasi hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga layanan pusat panggilan Halo Jaksa 150227.
Selain kategori Kejaksaan Tinggi, penghargaan Pengelola PPID Terbaik 2026 juga diberikan kepada satuan kerja pada tingkat kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri.
Untuk kategori Kejaksaan Negeri, peringkat pertama diraih Kejaksaan Negeri Deli Serdang, disusul Kejaksaan Negeri Langkat di posisi kedua dan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni di posisi ketiga.
Sementara pada kategori Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), peringkat pertama diraih Cabjari Mandailing Natal di Natal. Posisi kedua ditempati Cabjari Toba Samosir di Porsea dan posisi ketiga Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli.
Capaian Kejati Sulsel tersebut menjadi catatan prestasi di tingkat nasional sekaligus menempatkan pengelolaan informasi publik sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan kejaksaan. Keterbukaan informasi, kemudahan akses layanan, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat menjadi bagian dari tuntutan pelayanan publik yang terus diperkuat di lingkungan Korps Adhyaksa.
Penulis: Eka

















