PAREPARE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, Sulawesi Selatan, tengah mengusut dua dugaan korupsi proyek Pemerintah Kota Parepare. Satu perkara, yakni pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah naik ke tahap penyidikan. Sementara proyek pembangunan jalan beton masih dalam tahap penyelidikan.
Kedua perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan TIK tahun anggaran 2020-2021 dan pembangunan jalan beton tahun anggaran 2024-2025.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Parepare, Andi Unru, mengatakan penanganan dugaan korupsi pengadaan TIK telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).
Kasus ini berkaitan dengan pengadaan laptop dan media pendidikan yang menggunakan APBD 2021. Perkara tersebut mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian pembayaran dan spesifikasi barang.
Dalam penelusuran awal, penyidik menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 1,2 miliar. Dugaan penyimpangan antara lain berupa pengadaan laptop yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta barang yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh sejumlah sekolah penerima.
Persoalan lain ditemukan dalam proses pembayaran kepada penyedia. PT Icon yang disebut sebagai pemenang tender pengadaan justru tidak menerima pembayaran setelah laptop didistribusikan ke sejumlah sekolah.
Pembayaran kemudian dialihkan kepada perusahaan Grafika setelah terjadi pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Persoalan tersebut berujung pada gugatan perdata PT Icon terhadap Pemerintah Kota Parepare. Perusahaan itu diketahui memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik sebelumnya juga menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Keuangan di Kantor Wali Kota Parepare pada awal Agustus lalu.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen yang diperlukan dalam pengusutan perkara. Penyidik menyita sejumlah berkas, termasuk dokumen transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengadaan TIK.
Dokumen tersebut selanjutnya akan dicocokkan dengan keterangan para saksi. Penggeledahan dilakukan karena sejumlah dokumen yang dibutuhkan penyidik belum dilengkapi saat pemeriksaan saksi.
Selain mengamankan dokumen, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan berkoordinasi dengan tiga ahli untuk mendalami perkara tersebut.
Proyek Jalan Beton Masih Diselidiki
Di sisi lain, Kejari Parepare juga mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan jalan beton di samping Kantor Urusan Agama (KUA) Lapadde, Parepare.
Andi Unru mengatakan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan.
“Penyidik tengah menelusuri indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Unru, Kamis 12 November 2026.
Menurut dia, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan diperlukan agar pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek dapat dilakukan lebih mendalam melalui berita acara pemeriksaan (BAP).
Dalam penelusuran awal, penyidik menemukan indikasi pekerjaan fisik tidak sesuai spesifikasi dan adanya kekurangan volume pekerjaan.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 350 juta. Sementara nilai kontrak pekerjaan sekitar Rp 385 juta.
Penyidik telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, mulai dari kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga pihak terkait dari BPK.
Penulis: Eka

















