MAKASSAR – Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi proyek Smart Library dan Smart Controlling di lingkungan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Penyidik juga diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan anggota legislatif dalam penganggaran kedua proyek tersebut.
Wakil Ketua GNPK Pusat, Ramzah Thabraman, mengatakan penanganan kedua perkara itu harus segera menunjukkan perkembangan yang jelas, termasuk pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat. Menurut dia, penyidikan tidak boleh berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai pertanggungjawaban atas dugaan penyimpangan anggaran.
“Kami minta Kejati tegas. Jangan ada tebang pilih. Seret semua pejabat dan mantan pejabat yang terlibat di dalam dua proyek Smart tersebut,” kata Ramzah.
GNPK menilai penelusuran perkara tidak cukup hanya menyasar pelaksana kegiatan. Penyidik, menurut Ramzah, perlu mengurai seluruh proses yang berkaitan dengan proyek, mulai dari penganggaran, perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan.
Organisasi tersebut juga meminta Kejati Sulsel mendalami dugaan keterkaitan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sulawesi Selatan dengan penganggaran maupun pelaksanaan kedua proyek. Dugaan tersebut, kata Ramzah, perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain.
Dua proyek yang menjadi perhatian GNPK itu memiliki nilai anggaran puluhan miliar rupiah. Proyek Smart Controlling System pada tahun anggaran 2024 merupakan pengadaan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) beserta sistem pemantauan untuk 106 SMA dan SMK. Nilai kontraknya mencapai Rp 28,06 miliar.
Adapun proyek Smart and Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022 memiliki nilai anggaran lebih dari Rp 20 miliar. Proyek perpustakaan digital tersebut juga menjadi objek penyidikan karena diduga bermasalah dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan.
Kejati Mulai Penyidikan 20 Oktober
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin sebelumnya menyatakan penyidikan perkara Smart Library dan Smart Controlling dimulai berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Oktober 2026.
Dalam penanganan kedua perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penggelembungan harga (mark-up) serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur resmi.
Perkembangan penanganan perkara itu disampaikan Syarifuddin dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sulsel, Senin, 2 November 2026. Saat itu, ia didampingi Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Soetarmi, dan Kepala Seksi Penyidikan Idham.
Pernyataan Kajati tersebut menegaskan bahwa penyidik tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam kedua proyek. Namun, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh.
GNPK berharap Kejati Sulsel mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di luar pelaksana proyek. Dengan begitu, penanganan perkara tidak berhenti pada dugaan penyimpangan pengadaan, tetapi juga mengungkap rangkaian pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
Penulis: Eka

















