Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Eks Pj Gubernur Sulsel dalam Kasus Bibit Nanas Tetap Sah

badge-check

Hakim Tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan menolak permohonan praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan menyatakan penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi bibit nanas sah secara hukum. Perbesar

Hakim Tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan menolak permohonan praperadilan mantan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan menyatakan penetapan tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi bibit nanas sah secara hukum.

MAKASSAR — Upaya mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menggugurkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar kandas. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Senin, 9 November 2026.

Putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks itu sekaligus menyatakan proses penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Hakim menilai penyidik Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah sebelum menerbitkan penetapan tersangka.

Dalam pertimbangannya, Arwana menegaskan bahwa ruang lingkup praperadilan terbatas pada pengujian aspek formil tindakan aparat penegak hukum. Karena itu, dalil Bahtiar yang menyatakan tidak bertanggung jawab dan tidak terlibat dalam pengadaan bibit nanas tidak menjadi objek pemeriksaan dalam praperadilan.

Menurut hakim, persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana merupakan bagian dari pembuktian materi perkara yang harus diuji dalam persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hakim juga menolak keberatan pemohon mengenai penggunaan alat bukti oleh penyidik. Bahtiar dinilai tidak menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Adapun penilaian mengenai kekuatan atau bobot alat bukti, menurut hakim, merupakan kewenangan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pokok.

Arwana berpandangan, alat bukti yang digunakan dalam penyidikan sebelumnya tetap dapat dipergunakan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.

Dalam pertimbangan lainnya, hakim merujuk Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho dan Dr. Makkah HM yang dihadirkan dalam persidangan.

Menurut hakim, penilaian terhadap alat bukti berupa keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya harus bertumpu pada substansi keterangan yang baru, bukan semata-mata pada identitas orang yang memberikan keterangan.

Hakim juga mempertimbangkan keberatan Bahtiar mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP. Dalil tersebut ditolak karena penyidik dinilai telah menyampaikan hak-hak tersangka secara faktual saat pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, keberatan pemohon mengenai pencantuman namanya dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan penetapan tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengapresiasi putusan tersebut. Ia menilai hakim telah memeriksa permohonan praperadilan secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta persidangan.

“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” kata Soetarmi di Makassar, Senin, 9 November 2026.

Soetarmi mengatakan Kejati Sulsel selanjutnya akan memusatkan perhatian pada penyelesaian pemberkasan perkara yang menjerat Bahtiar.

“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” ujar Soetarmi.

Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses penyidikan terhadap Bahtiar tetap berlanjut. Pembuktian mengenai dugaan keterlibatannya dalam perkara pengadaan bibit nanas itu selanjutnya akan diuji melalui persidangan pokok perkara.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum