MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyelidiki dugaan penyimpangan program pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bone dalam penyusunan APBD 2024. Kejaksaan menemukan indikasi sejumlah program pokir dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), meski tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, masuknya anggaran pokir tersebut berdampak pada tidak terbayarnya sejumlah kebutuhan pemerintah daerah. Di antaranya tunjangan hari raya (THR) guru sebesar Rp37 miliar, tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bone, serta BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Akibat masuknya anggaran ini, dana krusial seperti THR Guru sebesar Rp37 miliar, TPP ASN Pemkab Bone, BPJS Kesehatan warga miskin tidak bisa terbayarkan,” kata Syarifuddin dalam pemaparan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kantor Kejati Sulsel, Senin, 2 November 2026.
Syarifuddin menyebutkan, penyidik menemukan indikasi persekongkolan dalam penetapan APBD Kabupaten Bone 2024. Salah satu hal yang menjadi perhatian kejaksaan adalah masuknya program pokir DPRD ke dalam DPA, meski program tersebut tidak tercantum dalam RKPD.
Untuk mendalami perkara tersebut, Kejati Sulsel telah melibatkan ahli perencanaan APBD dan auditor. Keduanya dilibatkan untuk menelusuri proses penganggaran dan mendalami dugaan penyimpangan dalam penetapan APBD Bone.
Dalam pemaparan yang sama, Syarifuddin menyampaikan bahwa dugaan penyimpangan pokir DPRD Bone merupakan satu dari dua perkara yang masih ditangani pada tahap penyelidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel. Perkara lainnya adalah dugaan mafia penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Kementerian Pertanian untuk Sulawesi Selatan.
Pemaparan tersebut turut dihadiri Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Soetarmi, dan Kepala Seksi Penyidikan Idham.
Penulis: Eka

















