MAKASSAR — Camat Biringkanaya, Maharuddin, menegaskan tidak akan memberikan rekomendasi perizinan bagi usaha diskotek, pub, klub malam, dan tempat hiburan sejenis di wilayahnya. Penegasan ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan ketidaksesuaian izin dan aktivitas usaha di kawasan Kima Square, Makassar, Sulawesi Selatan.
Maharuddin mengatakan, sejumlah tempat usaha di Kima Square diduga menggunakan izin restoran, tetapi menjalankan aktivitas hiburan malam, seperti menyediakan ruang karaoke, lady companion (LC), dan minuman beralkohol. Pengawasan juga menjadi perhatian setelah DPRD Makassar mengungkap temuan dugaan pekerja di bawah umur di kawasan tersebut.
“Banyak tempat usaha di sana itu izinnya seperti restoran, tetapi mereka berkegiatan menyediakan tempat hiburan seperti karaoke, sediakan LC, dan minol juga ada. Ini yang semakin diperketat pengawasannya,” kata Maharuddin, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia memastikan pemerintah kecamatan akan terus memantau aktivitas usaha di kawasan itu. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan mengerahkan personel bantuan kendali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan.
“Setiap saat kami pasti turun melakukan pengawasan. Kalau memang ditemukan masih ada yang main-main, kami gerakkan BKO Satpol PP melakukan penindakan tegas,” ujarnya.
Sorotan terhadap Kima Square sebelumnya dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar bersama sejumlah pemangku kepentingan. Rapat itu menindaklanjuti temuan inspeksi mendadak di kawasan tempat hiburan malam tersebut.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy, mengatakan DPRD memberikan waktu satu bulan sejak RDP digelar kepada para pelaku usaha untuk melengkapi perizinan sesuai dengan kegiatan operasional masing-masing.
“Kami memberikan waktu selama satu bulan sejak RDP digelar untuk melengkapi izin-izin sesuai kegiatan usahanya. Jika dalam waktu itu masih saja bandel, maka kami akan merekomendasikan ke instansi melakukan penindakan,” kata Rachmat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurut Rachmat, sidak di Kima Square menemukan dugaan pekerja di bawah umur. Selain itu, sejumlah izin usaha disebut telah berakhir masa berlakunya atau tidak sesuai dengan aktivitas yang dijalankan.
“Dalam sidak yang kami lakukan ditemukan ada anak di bawah umur yang dipekerjakan, termasuk juga izin-izin tempat usaha di sana itu. Kebanyakan izin usahanya sudah berakhir dan izinnya tidak sesuai dengan aktivitasnya,” ujarnya.
Rachmat juga mendorong Pemerintah Kota Makassar memperketat pengawasan melalui Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan.
Pemberian tenggat satu bulan oleh DPRD menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan perizinan dengan kegiatan sebenarnya. Setelah tenggat tersebut, DPRD menyatakan akan merekomendasikan penindakan kepada instansi berwenang jika pelanggaran masih ditemukan.



















