Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Polisi Genjot Penetapan Tersangka Kasus Seragam Sekolah Gowa

badge-check

Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel terus menggenjot penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis di Kabupaten Gowa. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK RI yang selanjutnya menjadi dasar penetapan tersangka.(ilustrasi) Perbesar

Penyidik Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel terus menggenjot penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis di Kabupaten Gowa. Saat ini penyidik tengah menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK RI yang selanjutnya menjadi dasar penetapan tersangka.(ilustrasi)

MAKASSAR — Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menggenjot penanganan dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis di Kabupaten Gowa senilai sekitar Rp 16 miliar. Setelah memeriksa 31 saksi dan menggeledah sejumlah kantor pemerintah daerah, penyidik kini menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum menentukan tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Komisaris Besar Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan penyidik belum dapat menentukan langkah selanjutnya sebelum menerima hasil audit tersebut.

“Penyidik menunggu audit PKN BPK RI untuk menentukan langkah selanjutnya,” kata Taufik di Markas Polda Sulawesi Selatan, Senin, 26 Oktober 2026.

Penyidikan perkara ini mencakup pengadaan seragam sekolah gratis dengan nilai anggaran sekitar Rp 16 miliar. Pada 30 Juli 2026, penyidik menggeledah Kantor Bupati Gowa, Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Inspektorat Kabupaten Gowa. Polisi mengamankan sejumlah dokumen terkait penganggaran dan pengadaan.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 31 saksi, termasuk mantan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan sejumlah pejabat daerah. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri turut menangani perkara tersebut.

Hingga 26 Oktober 2026, polisi belum mengumumkan tersangka maupun nilai kerugian negara. Penyidik masih menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan peran pihak-pihak yang terkait.

Hasil audit BPK akan menjadi dasar penghitungan kerugian negara. Setelah hasilnya diterima, penyidik akan menilai alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum