MAKASSAR — Sejumlah petani di Kabupaten Bone membantah menerima bantuan bibit nanas sesuai jumlah yang tercantum dalam dokumen pengadaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulawesi Selatan tahun anggaran 2024. Dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut, para saksi mengaku hanya menerima puluhan hingga sekitar 100 batang bibit, jauh di bawah jumlah yang tercatat dalam dokumen bantuan.
Seorang anggota Kelompok Tani Mamminasae berinisial I, misalnya, membantah menerima 160 ribu batang bibit nanas untuk lahan seluas empat hektare. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Senin, 19 Oktober 2026, I mengaku hanya menerima sekitar 100 batang bibit atau empat ikat. Bibit tersebut ditanam di lahan seluas sekitar lima are, tetapi seluruhnya kemudian mati.
I juga membantah tanda tangan yang tercantum dalam daftar penerima bantuan APBD 2024 sebagai tanda tangannya sendiri.
Kesaksian serupa disampaikan anggota kelompok tani lainnya, berinisial M. Namanya tercatat sebagai penerima 140 ribu batang bibit nanas untuk lahan seluas 3,5 hektare. Namun, M mengaku hanya menerima 75 batang bibit.
M mengatakan seseorang yang disebutnya sebagai oknum perangkat desa meminta dirinya menandatangani dokumen. Ia mempertanyakan pencantuman namanya sebagai penerima bantuan dalam jumlah besar tersebut.
Saksi berinisial S bahkan mengaku tidak pernah menerima bantuan bibit nanas. Saat pembagian berlangsung, S sedang berada di Makassar. Meski demikian, namanya tercantum dalam dokumen sebagai penerima 140 ribu batang bibit.
Kesaksian para petani itu mengungkap perbedaan antara jumlah bantuan yang tercatat dalam dokumen administrasi dan jumlah bibit yang mereka akui telah diterima. Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek yang diuji jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menjerat lima terdakwa.
Petani Mengaku Tak Pernah Mengajukan Bantuan
Ketua Kelompok Tani Unnyie di Kabupaten Bone, berinisial H, juga membantah pernah mengajukan proposal permohonan bantuan bibit nanas. Menurut dia, lahan kelompok taninya selama ini diperuntukkan bagi komoditas persawahan, bukan perkebunan nanas.
H mempertanyakan dokumen Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang mencantumkan kelompoknya memiliki lahan nanas seluas 50 hektare.
Di persidangan, H mengaku hanya diminta membubuhkan tanda tangan pada dokumen oleh seseorang yang baru dikenalnya. Proses penandatanganan itu, menurut dia, turut didampingi aparat setempat. H menyatakan tidak sempat membaca isi dokumen sebelum menandatanganinya.
Keterangan tersebut mengundang pertanyaan mengenai proses pendataan calon penerima bantuan, verifikasi luas lahan, serta persetujuan kelompok tani dalam pengajuan program pengadaan bibit nanas.
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan 18 saksi dalam sidang lanjutan tersebut. Sebanyak 14 saksi memenuhi panggilan, terdiri atas 12 saksi kelompok tani dan perangkat desa yang hadir langsung di ruang sidang serta dua saksi dari pihak penangkar benih yang diperiksa secara virtual melalui Zoom dari Subang. Empat saksi lainnya tidak hadir.
Penyuluh dan Kepala Desa Akui Menandatangani Dokumen
Ketidaksesuaian data juga terungkap dari keterangan saksi W, penyuluh pertanian lapangan di Desa Mabbiring. W mengakui adanya ketidaksesuaian data luas lahan dan kebutuhan bibit dalam proposal pengajuan bantuan.
W menerangkan bahwa dirinya hanya disodori dokumen untuk ditandatangani oleh aparat pemerintah desa setempat.
Kepala Desa Mabbiring berinisial AS juga mengaku menandatangani proposal permohonan bantuan bibit nanas setelah diminta seseorang yang mengaku sebagai utusan pemerintah provinsi.
Menurut AS, bibit nanas bahkan sudah ditanam ketika proposal tersebut ditandatangani.
Keterangan kedua saksi itu menjadi bagian dari pemeriksaan mengenai urutan proses administrasi pengajuan bantuan, penetapan penerima, hingga penyaluran dan penanaman bibit.
Namun, kesaksian tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran pidana. Jaksa masih perlu menghubungkan keterangan para saksi dengan dokumen pengadaan, bukti penyaluran, dan alat bukti lain untuk menjelaskan proses yang terjadi serta pihak yang bertanggung jawab.
Penangkar Akui Pasok Bibit Nonsertifikat
Selain petani dan perangkat desa, persidangan mengungkap keterangan saksi berinisial EA, seorang penangkar benih yang diperiksa secara virtual dari Subang.
EA mengaku memasok jutaan bibit anakan nanas kepada PT Cipta Agro Pratama (PT CAP), perusahaan yang disebut berkaitan dengan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.
Dalam keterangannya, EA menyebut sebagian bibit yang dikirim merupakan bibit yang tidak bersertifikat.
EA juga menjelaskan bahwa dirinya membeli bibit dari seseorang berinisial N dengan harga Rp 600 per batang. Bibit tersebut kemudian diserahkan kepada PT CAP dengan harga berkisar Rp 1.100 hingga Rp 1.300 per batang.
EA mengungkapkan menerima pembayaran sekitar Rp 4,4 miliar secara bertahap untuk kebutuhan pengadaan empat juta batang bibit nanas. Menurut dia, pembayaran tersebut diterima tanpa disertai invoice.
Keterangan EA membuka aspek lain yang perlu diuji dalam perkara ini, yakni kesesuaian spesifikasi bibit dengan persyaratan pengadaan, perbedaan harga pembelian dan penyerahan kepada perusahaan, serta kelengkapan dokumen pembayaran.
Status bibit yang tidak bersertifikat dan pembayaran tanpa invoice tidak serta-merta membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaiannya harus mengacu pada persyaratan teknis pengadaan, dokumen transaksi, dan ketentuan yang berlaku dalam proyek tersebut.
Kejati Sulsel Duga Ada Penggelembungan Data Penerima
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Selatan, Soetarmi, menilai keterangan para saksi memperlihatkan persoalan serius dalam pencatatan penerima bantuan dan luas lahan pengembangan nanas.
Menurut Soetarmi, terdapat dugaan penggelembungan jumlah penerima dan luas lahan, disertai dugaan pemalsuan tanda tangan petani untuk mendukung pencairan anggaran pengadaan.
“Fakta persidangan kemarin sangat terang, bahwa daftar penerima dan luasan lahan di-mark-up secara ekstrem. Yang lebih parah, tanda tangan para petani diduga kuat dipalsukan demi mencairkan anggaran pengadaan bibit ini,” kata Soetarmi.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian pihak kejaksaan berdasarkan keterangan yang terungkap di persidangan. Dugaan penggelembungan data dan pemalsuan tanda tangan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan keseluruhan alat bukti serta diuji dalam proses peradilan.
Jaksa penuntut umum menyatakan akan menghubungkan keterangan para saksi dengan alat bukti lainnya untuk membuktikan dakwaan terhadap lima terdakwa, yakni Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Hasan Sulaiman, Ririn Riyan Saputra Ajnur, dan Rimawaty Mansyur.
Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sesuai uraian dakwaan penuntut umum.
Penulis: Eka

















