MAKASSAR — Ban bekas dibakar, jalan diblokade, dan sebuah truk tronton dijadikan mimbar orasi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) mengubah pertigaan Jalan A.P. Pettarani–Letjen Hertasning, Makassar, menjadi panggung protes terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum maksimal dan mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Aksi pada Selasa, 20 Oktober 2026, itu diwarnai kemacetan lalu lintas. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran: Gagal Total Menangani Karhutla!” Mereka juga menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan, termasuk korporasi yang terbukti melakukan pembakaran.
Situasi memanas ketika puluhan personel kepolisian dengan perlengkapan pengamanan mendatangi lokasi sekitar pukul 13.50 Wita. Mahasiswa dan aparat sempat saling berhadapan hingga terjadi aksi saling dorong. Massa tetap bertahan menyampaikan tuntutan di tengah ketegangan tersebut.
Dalam aksi itu, GAM membawa empat tuntutan. Mereka mendesak pemerintah segera menangani karhutla di berbagai wilayah Indonesia, meminta aparat penegak hukum mencabut izin korporasi yang terbukti membakar hutan, menuntaskan kelangkaan minyak dan gas bumi di wilayah terdampak karhutla, serta mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Jenderal lapangan GAM, Fahrul Fajri, menilai karhutla tidak bisa dipisahkan dari persoalan regulasi dan lemahnya penegakan hukum. Menurut dia, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengusut pihak yang diduga melakukan pembakaran, bukan sekadar menangani dampak kebakaran.
“Kami menganggap bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan itu tidak bisa dipandang sebagai hal yang bersifat berdiri sendiri. Ada celah akses ataupun regulasi yang kemudian lemah, ada ketidakberanian aparat penegak hukum untuk menangkap dan mencegah terjadinya oknum yang melakukan pembakaran hutan secara luas dan semena-mena,” ujar Fahrul dalam orasinya.
Panglima Besar GAM, Fajar Wasis, turut menyoroti pernyataan Kapolri mengenai 98 laporan polisi yang disebut telah naik ke tahap penyidikan. Ia meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penanganan perkara tersebut dan mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.
“Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai identitas individu maupun korporasi yang diduga terlibat. Kami tunggu ketegasan daripada Kapolri untuk mengungkap siapa orangnya, siapa korporasinya, dan siapa-siapa saja yang terlibat di balik kebakaran hutan ini,” kata Fajar.
Bagi GAM, pengusutan karhutla tidak cukup berhenti pada laporan penanganan perkara. Mereka menuntut keterbukaan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta tindakan hukum terhadap individu maupun korporasi yang terbukti melanggar aturan.
Fajar juga mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kabinet, terutama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tuntutan pencopotan kedua menteri itu menjadi bagian dari kritik GAM terhadap respons pemerintah atas persoalan karhutla dan kelangkaan migas di wilayah terdampak.
GAM turut menyinggung wacana kunjungan Presiden Prabowo ke Sulawesi Selatan. Mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan karhutla sebelum Presiden datang ke provinsi tersebut.
“Kami berharap dan mengingatkan kepada Prabowo untuk segera menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sebelum menginjakkan kakinya di tanah Sulawesi Selatan,” ujar Fajar.
Aksi ini menjadi bentuk tekanan politik GAM terhadap pemerintah yang memasuki tahun kedua kepemimpinannya. Mereka menuntut penanganan karhutla yang lebih nyata, pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, serta evaluasi pejabat yang dinilai perlu bertanggung jawab atas persoalan tersebut.




















