Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

MA Eksekusi Mantan Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa dalam Kasus Korupsi Dana JKN

badge-check

Tim Jaksa Eksekutor kembali mengeksekusi salah satu terpidana korupsi dana JKN RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa. Perbesar

Tim Jaksa Eksekutor kembali mengeksekusi salah satu terpidana korupsi dana JKN RSUD Syech Yusuf Kabupaten Gowa.

Jaksa mengeksekusi dr. Salahuddin untuk menjalani hukuman dua tahun penjara setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan lepas di tingkat pertama. Kejari Gowa kini membuka kembali penyelidikan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

MAKASSAR — Putusan lepas yang diterima mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dr. H. Salahuddin, M.Kes., berakhir setelah Mahkamah Agung menyatakan dia terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gowa mengeksekusinya ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar untuk menjalani hukuman dua tahun penjara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Salahuddin merupakan satu dari tiga terpidana dalam perkara korupsi dana jasa pelayanan JKN di RSUD Syekh Yusuf untuk periode 2018 hingga Juli 2023. Dua terpidana lainnya, yakni dr. Ummu Salamah, mantan Ketua Tim Pengelola JKN, dan dr. Suryadi, juga telah dieksekusi oleh jaksa.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengatakan eksekusi terhadap Salahuddin semula dijadwalkan pada Senin, 12 Oktober 2026, bersamaan dengan eksekusi Ummu Salamah. Namun, pelaksanaannya ditunda karena kondisi kesehatan Salahuddin saat itu tidak memungkinkan.

“Eksekusi terhadap terpidana dr. Salahuddin telah kami laksanakan dengan lancar,” kata Soetarmi dalam keterangan resminya.

Salahuddin kini menjalani pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9100 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 5 Agustus 2026. Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa pada 27 April 2026 sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pada 8 April 2026, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya menyatakan perbuatan Salahuddin terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Putusan itu membuatnya lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging.

Mahkamah Agung kemudian mengambil kesimpulan berbeda. Dalam putusannya, hakim menyatakan Salahuddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Perbuatannya dinyatakan memenuhi dakwaan subsidair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP, dengan penyesuaian pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada persidangan tingkat pertama, jaksa menuntut Salahuddin dengan hukuman lima tahun penjara, denda Rp 100 juta, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp 954.564.432,50.

Namun, putusan akhir Mahkamah Agung yang menjadi dasar eksekusi menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun.

Penyelidikan Dibuka Kembali

Eksekusi terhadap tiga terpidana tidak serta-merta mengakhiri penanganan perkara korupsi dana jasa pelayanan JKN di RSUD Syekh Yusuf. Kejari Gowa menyatakan masih menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Soetarmi mengatakan tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Gowa tengah mengembangkan perkara tersebut melalui proses penyelidikan lanjutan.

Menurut dia, langkah itu diperkuat dengan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejari Gowa Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/04/2026 tertanggal 10 April 2026 serta surat perintah lanjutan Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/09/2026 tertanggal 11 September 2026.

“Pengembangan kasus ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap secara terang benderang selama persidangan para terdakwa,” ujar Soetarmi.

Ia mengatakan kejaksaan berkomitmen menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut agar pertanggungjawaban pidananya dapat ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Meski demikian, kejaksaan belum mengumumkan identitas pihak lain yang menjadi sasaran penyelidikan lanjutan ataupun dugaan perbuatan pidana yang sedang ditelusuri.

Dengan demikian, eksekusi terhadap ketiga terpidana menandai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara tersebut. Adapun kemungkinan adanya pihak lain yang bertanggung jawab masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum