Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

MA Kabulkan Kasasi Jaksa, Satu Lagi Terpidana Korupsi Dana JKN RSUD Syekh Yusuf Dieksekusi

badge-check

Jaksa kembali mengeksekusi seorang Terpidana korupsi dana JKN RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa setelah putusan MA incratch. Perbesar

Jaksa kembali mengeksekusi seorang Terpidana korupsi dana JKN RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa setelah putusan MA incratch.

MAKASSAR — Kejaksaan Negeri Gowa kembali mengeksekusi terpidana korupsi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kali ini, mantan pejabat rumah sakit, dr. Ummu Salamah, M.A.R.S., harus menjalani hukuman penjara tiga tahun setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntutnya dalam perkara tersebut.

Eksekusi terhadap Ummu Salamah dilakukan tim jaksa bidang tindak pidana khusus Kejari Gowa pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia kemudian dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa untuk menjalani pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9110 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengatakan eksekusi Ummu Salamah merupakan yang kedua dalam perkara dugaan korupsi penggunaan dana jasa pelayanan JKN di RSUD Syekh Yusuf periode 2018 hingga Juli 2023. Sebelumnya, jaksa telah mengeksekusi terpidana dr. Suryadi pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Putusan kasasi Mahkamah Agung sekaligus membatalkan putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 23 April 2026. Saat itu, majelis hakim tingkat pertama menyatakan Ummu Salamah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Jaksa penuntut umum Kejari Gowa kemudian mengajukan kasasi pada 27 April 2026. Upaya hukum tersebut dikabulkan Mahkamah Agung.

“Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum,” kata Soetarmi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Ummu Salamah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi secara berlanjut. Perbuatannya dinyatakan memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 KUHP, dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sebelum perkara diputus, jaksa menuntut Ummu Salamah dengan pidana penjara lima tahun dalam sidang pembacaan tuntutan pada 8 April 2026. Jaksa juga menuntut denda Rp100 juta serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.289.865.820,50.

Namun, keterangan mengenai hukuman penjara tiga tahun dalam pelaksanaan eksekusi tersebut belum merinci apakah seluruh tuntutan denda dan uang pengganti turut dikabulkan dalam amar putusan kasasi.

Pelaksana Tugas Kepala Kejari Gowa, Akhmad Muhdhor, mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi dana jasa pelayanan JKN di RSUD Syekh Yusuf belum berakhir dengan eksekusi Suryadi dan Ummu Salamah. Kejari Gowa masih mengembangkan perkara untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Menurut Akhmad, pengembangan tersebut bertolak dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kejari Gowa telah menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 10 April 2026 dan memperbaruinya melalui surat perintah tertanggal 11 September 2026.

“Proses penyelidikan lanjutan telah resmi berjalan. Kami berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar-akarnya,” kata Akhmad.

Pengembangan perkara itu diarahkan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berdasarkan bukti dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meski demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, Kejari Gowa belum mengumumkan identitas pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum