Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Jejak Instruksi Pj Gubernur Terkuak dari Kesaksian di Sidang Korupsi Bibit Nanas

badge-check

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 6 saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang merugikan negara sebesar Rp52,4 miliar. Perbesar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 6 saksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang merugikan negara sebesar Rp52,4 miliar.

MAKASSAR — Dugaan keterlibatan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dalam perkara korupsi pengadaan bibit nanas mulai terurai dari kesaksian para saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar. Dalam sidang Senin, 5 Oktober 2026, seorang saksi mengaku diperintahkan menanam lebih dari 1,6 juta bibit nanas di lahan PTPN XIV Bone berdasarkan instruksi Pj Gubernur yang disampaikan melalui terdakwa Hasan Sulaiman.

Kesaksian tersebut muncul ketika Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan enam saksi untuk membongkar alur pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023-2024. Persidangan berlangsung hingga sekitar pukul 22.00 WITA.

Saksi ET, karyawan BUMN sekaligus mantan General Manager Kebun Bone PTPN XIV, mengatakan dirinya diminta menanam bibit nanas di lahan perusahaan perkebunan tersebut. Menurut dia, perintah itu berasal dari Pj Gubernur dan disampaikan melalui Hasan Sulaiman, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Dari bibit yang diterima, sekitar 1.680.425 batang kemudian ditanam. Namun, menurut kesaksian ET, tidak tersedia anggaran pemeliharaan tanaman. Biaya tenaga buruh penanaman sekitar Rp41 juta disebut baru dibayarkan setelah terdakwa Uvan Nurwahidah melakukan transfer.

Kesaksian tersebut bersinggungan dengan keterangan ML, karyawan BUMN yang menjabat SEVP Business Support PTPN I Regional 8. Di persidangan, ML menyatakan lahan aset PTPN tidak dapat dipinjamkan begitu saja.

ML juga mengatakan tidak pernah ada perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding antara Dinas TPH-BUN Sulsel dengan pihak PTPN maupun korporasi terkait penggunaan lahan untuk penanaman bibit nanas.

Jika dikaitkan, dua kesaksian tersebut membuka pertanyaan mengenai dasar penggunaan lahan BUMN untuk proyek pengadaan bibit nanas pemerintah daerah. Penanaman disebut tetap dilakukan meski tidak terdapat kerja sama resmi dan anggaran pemeliharaan.

Dokumen BAST Disebut Direkayasa

Persidangan juga mengungkap dugaan rekayasa administrasi proyek. Saksi MABM, yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa, mengaku ditunjuk sebagai Direktur PT Almira Agro Nusantara.

Di hadapan majelis hakim, MABM mengatakan perannya antara lain menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) di sejumlah daerah, yakni Bone, Wajo, Sinjai dan Barru.

Menurut MABM, dokumen tersebut telah disiapkan di lapangan oleh terdakwa Ririn Riyan Saputra Ajnur bersama saksi HH.

MABM juga mengungkap dirinya beberapa kali melakukan pencairan uang tunai dari rekening perusahaan di Bank Sulselbar. Ia mengaku sekitar sepuluh kali mencairkan dana dalam jumlah miliaran rupiah sebelum menyerahkannya kepada ibunya, terdakwa Rimawaty Mansyur.

Keterangan itu kemudian diperkuat oleh saksi HH, seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. HH mengaku beberapa kali mendampingi Ririn menemui Uvan di Bone.

HH juga mengatakan pernah menerima transfer Rp5 juta dari Rimawaty.

Tak hanya soal aliran uang, HH mengungkap adanya komunikasi yang diduga sengaja dibuat untuk membangun alibi. Ia mengaku pernah diminta Rimawaty membuat percakapan WhatsApp fiktif dengan mencatut nama “Pak Hasan”.

Uang Rp2 Miliar dan Bungkusan Hitam

Keterangan mengenai aliran dana muncul dari saksi JM, suami Rimawaty. Di depan majelis hakim, JM mengaku pernah mentransfer Rp2 miliar ke rekening PT Citra Agri Pratama milik terdakwa Rio Erlangga.

Menurut JM, transfer tersebut dilakukan atas arahan terdakwa Hasan Sulaiman.

JM juga mengungkap peristiwa lain yang disebutnya terjadi di area parkir sebuah restoran cepat saji di Makassar. Ia mengaku pernah mengantar Rimawaty menemui Hasan Sulaiman untuk menyerahkan sebuah bungkusan plastik hitam.

Bungkusan itu, menurut kesaksian JM, diduga berisi uang tunai sekitar Rp800 juta.

Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian yang sedang diuji jaksa dalam rangkaian pembuktian mengenai aliran dana perkara pengadaan bibit nanas.

Transaksi Valuta Asing Disorot

Jejak uang kemudian mengarah ke transaksi valuta asing. Saksi A, General Manager perusahaan penukaran valuta asing, membeberkan sejumlah transaksi penukaran rupiah ke dolar Amerika Serikat, dolar Singapura dan riyal.

Transaksi tersebut, menurut A, dilakukan oleh MABM, Ririn, Rio Erlangga dan Rimawaty.

Saksi bahkan menunjukkan bukti kesamaan nomor seri pada tujuh lembar uang pecahan 1.000 dolar Singapura. Uang tersebut disebut sebelumnya dibeli Ririn melalui money changer, kemudian beberapa hari berselang ditukarkan kembali ke rupiah oleh Rio Erlangga.

Temuan itu menjadi bagian dari pembuktian jaksa mengenai dugaan perputaran dana melalui transaksi valuta asing.

Jaksa: Keterangan Saksi Menguatkan Dakwaan

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan keterangan keenam saksi memperkuat konstruksi dakwaan terhadap lima terdakwa.

“Keterangan enam saksi hari ini sangat penting dan secara terang benderang telah menguatkan konstruksi dakwaan JPU,” kata Soetarmi.

Menurut dia, rangkaian fakta yang muncul di persidangan mencakup dugaan rekayasa dokumen, penanaman bibit di lahan BUMN tanpa kerja sama resmi hingga transaksi valuta asing yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Tahun Anggaran 2023-2024 yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp52,4 miliar.

Lima terdakwa dalam perkara ini adalah Uvan Nurwahidah selaku KPA/PPK, Rio Erlangga selaku Direktur PT Citra Agri Pratama, Hasan Sulaiman selaku Tim Pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023-2024, Ririn Riyan Saputra Ajnur selaku ASN Pemkab Takalar, serta Rimawaty Mansyur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.

Jaksa mendakwa para terdakwa dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keterangan para saksi tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian perkara. Untuk membuktikan keterlibatan masing-masing pihak, seluruh kesaksian akan diuji bersama alat bukti lain dan pembelaan para terdakwa dalam persidangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum