MAKASSAR — Perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendorong Kejaksaan Republik Indonesia memperkuat kesiapan para jaksa di lapangan. Sebanyak 200 jaksa dari sembilan wilayah hukum mengikuti pelatihan untuk menyamakan persepsi dan menghadapi penerapan aturan pidana yang baru.
Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 itu resmi dibuka Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI Harli Siregar di Sentra Diklat Makassar, Senin, 5 Oktober 2026.
Harli mengatakan pelatihan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memahami ketentuan hukum baru pasal demi pasal, tetapi juga membangun kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkannya.
“Pendidikan dan pelatihan ini bukan hanya mempelajari pasal demi pasal tapi juga persamaan persepsi,” kata Harli dalam sambutannya.
Menurut Harli, pelatihan dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi agar materi yang diberikan tidak berhenti pada pemahaman normatif, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi jaksa dalam penanganan perkara.
Ia meminta peserta aktif berdiskusi dan tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang muncul dalam praktik penanganan perkara. Menurut dia, proses pembelajaran tersebut penting untuk membentuk cara berpikir dan bertindak yang mendukung penegakan hukum secara efektif, profesional, dan transparan.
Harli juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak tersangka dan korban dalam penerapan pembaruan hukum pidana.
Pelatihan di Sentra Diklat Makassar berlangsung pada 5-9 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pelatihan regional yang sebelumnya telah dilaksanakan di Medan dan Surabaya.
Sebanyak 200 jaksa mengikuti pelatihan tersebut dan dibagi ke dalam empat kelas dengan masing-masing 50 peserta. Mereka berasal dari bidang tindak pidana umum, mulai dari kepala seksi tindak pidana umum, kepala subseksi, hingga jaksa fungsional.
Para peserta berasal dari sembilan wilayah hukum Kejaksaan Tinggi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Badiklat Kejaksaan RI Jehezkiel Devy Sudarso mengatakan pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP dan KUHAP membawa perubahan mendasar terhadap sistem peradilan pidana.
Perubahan tersebut, kata dia, menuntut kesiapan aparat penegak hukum, khususnya jaksa, baik dalam penguasaan norma baru maupun penerapannya di lapangan.
Karena itu, pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis jaksa, menyamakan persepsi dalam penerapan ketentuan hukum, sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan yang dapat muncul dalam implementasi aturan baru.
Materi pelatihan memadukan aspek normatif dan teoritis dengan studi kasus, praktik terbaik, serta pembahasan persoalan aktual. Para pengajar berasal dari sejumlah unsur, antara lain akademisi Universitas Hasanuddin, praktisi Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, dan widyaiswara Badiklat Kejaksaan RI.
Harli meminta peserta tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Setelah kembali ke satuan kerja masing-masing, mereka diharapkan menjadi agen pembelajaran dengan menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman kepada jaksa lainnya di wilayah tugas masing-masing.
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Harli didampingi Jehezkiel Devy Sudarso. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional Kejati Sulsel turut hadir menyambut rombongan Badiklat Kejaksaan RI.
Harli juga menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Syarifuddin beserta jajaran atas dukungan fasilitas dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Apresiasi juga diberikan kepada Jampidum, para narasumber, panitia, dan pihak lain yang mendukung kegiatan.




















