JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp1 miliar dan 49.000 dolar Amerika Serikat dari dua aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Pajak dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan terhadap dua ASN berinisial JKP dan SMG yang diperiksa penyidik pada Kamis, 1 Oktober 2026.
“Kepada dua saksi tersebut, penyidik melakukan penyitaan sejumlah uang senilai Rp1 miliar lebih, dan juga dalam bentuk valas senilai 49.000 dolar AS,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.
Menurut Budi, penyidik juga mendalami proses dan mekanisme pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin. Kedua saksi diperiksa terkait dugaan penerimaan uang oleh oknum di lingkungan KPP tersebut yang berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak.
Pada hari yang sama, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pegawai PT Adaro Andalan Indonesia berinisial JST dan pensiunan pegawai pajak berinisial ASK. Keduanya tidak memenuhi panggilan dan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang, kata Budi.
Pengembangan perkara ini merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo, pegawai KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, serta Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait restitusi pajak.
Kasus tersebut bermula ketika PT Buana Karya Bhakti mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.
Dalam pemeriksaan, KPP menemukan nilai lebih bayar Rp49,47 miliar dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar.
KPK menduga terdapat permintaan uang apresiasi dalam proses pengurusan restitusi tersebut. Para tersangka diduga menerima uang sekitar Rp1,5 miliar yang kemudian dibagi sesuai bagian masing-masing.
Namun, penyidikan KPK kemudian diperluas. Pada Juli 2026, lembaga antirasuah itu mengumumkan pengembangan perkara dengan menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik).
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan tiga sprindik tersebut mencakup dugaan pemberian suap kepada penyelenggara negara, dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dari pihak swasta yang belum terjerat perkara, serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada saat pengumuman tersebut, KPK menyatakan belum menetapkan tersangka baru karena sprindik masih bersifat umum.
Dalam proses pengembangan, KPK juga melakukan penggeledahan di delapan lokasi di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru pada 26-28 Agustus 2026. Lokasi yang digeledah meliputi rumah dan kantor pihak swasta.
Penyidik juga menelusuri aset yang diduga berkaitan dengan Mulyono, termasuk transaksi jual beli tanah dan bangunan yang melibatkan mantan pejabat pajak tersebut maupun keluarganya.
Sebelumnya, KPK dalam pengembangan perkara ini telah menyita 680.000 dolar AS, sekitar 1,3 kilogram emas, dan Rp100 juta melalui penggeledahan maupun pengembalian barang oleh saksi.
Dengan penyitaan terbaru tersebut, penyidikan KPK kini tidak hanya mendalami dugaan penerimaan uang dalam proses pemeriksaan pajak, tetapi juga menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara.
KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan tersebut. Penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti untuk menentukan perkembangan perkara selanjutnya.

















