Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Tujuh Saksi Ungkap Pengadaan Bibit Nanas Tak Masuk Rencana hingga Distribusi Bermasalah

badge-check

7 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Perbesar

7 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

MAKASSAR — Tujuh saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulawesi Selatan mengungkap sejumlah persoalan sejak tahap perencanaan hingga penyaluran. Di antaranya, pengadaan empat juta bibit nanas disebut tidak masuk dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinas dan penyaluran bibit dipersoalkan karena tidak sesuai dengan dokumen pengadaan.

Keterangan itu disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa, 29 September 2026. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan tujuh saksi dari 12 saksi yang dijadwalkan.

Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp52,4 miliar. Lima orang didakwa, yakni Uvan Nurwahidah selaku KPA/PPK, Rio Erlangga selaku Direktur PT Citra Agri Pratama, Hasan Sulaiman selaku Tim Pendamping Pj Gubernur Sulsel 2023-2024, Ririn Riyan Saputra Ajnur selaku ASN Pemerintah Kabupaten Takalar, dan Rimawaty Mansyur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.

Dalam persidangan, mantan Kepala Dinas TPHBUN Sulsel Imran Jausi dan Kasubag Program A. Wahyu memberikan keterangan mengenai proses awal pengadaan. Keduanya menyebut pengadaan empat juta bibit nanas tidak tercantum dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinas.

Menurut keterangan saksi, kegiatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD tanpa didahului studi kelayakan lapangan. Harga bibit yang digunakan sebagai patokan, yakni Rp15.000 per batang, juga disebut dimasukkan ke dalam sistem tanpa survei pembanding harga pasar.

Persoalan lain muncul dalam proses pemilihan penyedia. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kasman memberikan keterangan mengenai status kualifikasi PT Almira Agro Nusantara sebagai penyedia.

Dalam persidangan, status perusahaan tersebut disebut sebagai usaha kecil. Keterangan itu menjadi bagian dari pemeriksaan jaksa mengenai kesesuaian kapasitas dan kualifikasi penyedia dengan paket pengadaan melalui e-katalog yang nilainya mencapai sekitar Rp60 miliar.

Kesaksian mengenai penyaluran bibit juga menjadi bagian penting dalam persidangan. Kepala Bidang Hortikultura Bone A. Herman dan Camat Mare A. Muh. Hidayat Pananrangi memberikan keterangan mengenai kondisi bibit dan dokumen serah terima barang atau BAST.

Menurut keterangan yang disampaikan di persidangan, sebagian bibit tidak disalurkan kepada kelompok tani sebagaimana tercantum dalam proposal. Bibit disebut ditemukan dalam kondisi terbengkalai dan mati di lahan PTPN serta ditumpuk di halaman kantor kecamatan.

Keterangan tersebut berkaitan dengan dokumen serah terima yang menjadi dasar dalam proses pencairan anggaran pengadaan. Nilai pembayaran yang disebut dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp59,8 miliar.

Selain tujuh saksi tersebut, jaksa juga memeriksa Bendahara Pengeluaran St. Aisyah dan Pengelola e-Katalog Andi Patrika untuk mendalami proses administrasi dan pengadaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan keterangan para saksi memperkuat konstruksi dakwaan jaksa.

“Sidang pembuktian ini berlangsung sangat mendalam dan alot hingga melewati jam 12 malam. Keterangan ketujuh pejabat dan saksi kunci tersebut sangat krusial dan secara terang benderang telah menguatkan konstruksi dakwaan JPU,” kata Soetarmi melalui keterangan yang disampaikan atas nama JPU Abdullah.

Menurut Soetarmi, keterangan saksi menunjukkan adanya persoalan yang didalami jaksa mulai dari tahap perencanaan, penentuan harga hingga penyaluran bibit.

Persidangan kemudian ditunda karena waktu pemeriksaan telah larut. Lima saksi lainnya yang belum diperiksa dijadwalkan memberikan keterangan pada sidang berikutnya, Senin, 5 Oktober 2026.

Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum