MAKASSAR — Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan telah memeriksa beberapa pihak dalam penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2025.
Kepala Subdit III Tipidkor Polda Sulsel AKBP Jufri mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan bahan keterangan terkait pengadaan seragam sekolah tersebut.
“Sementara dikumpulkan bahan keterangannya, sudah ada beberapa pihak yang kita periksa,” kata Jufri saat dikonfirmasi pada Senin, 21 September 2026.
Jufri belum merinci identitas pihak yang telah diperiksa maupun materi keterangan yang telah diperoleh penyidik. Polda Sulsel juga belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara tersebut.
Penyelidikan ini berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP di Kabupaten Soppeng. Persoalan tersebut mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan permasalahan dalam pengadaan seragam pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2025.
Dalam laporan pemeriksaannya, BPK mencatat adanya selisih antara harga barang yang diperoleh penyedia dan harga yang dibayarkan pemerintah sebesar Rp594.743.640. Penyedia pengadaan tersebut disebut CV A.M.K.
Temuan BPK itu berkaitan dengan proses pengadaan, termasuk perbedaan harga barang dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS. Persoalan tersebut kini menjadi salah satu bahan yang didalami penyidik Tipidkor Polda Sulsel.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak menjadi penting untuk mengurai proses pengadaan sejak tahap perencanaan, penyusunan HPS, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan pembayaran. Penyidik perlu memastikan apakah persoalan yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK hanya berkaitan dengan tata kelola pengadaan atau memiliki unsur pidana.
Pemerintah Kabupaten Soppeng sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk program seragam dan sepatu gratis bagi siswa baru SD dan SMP. Pemerintah daerah menyebut program tersebut mencakup ribuan paket seragam dan sepatu bagi siswa baru.
Namun, temuan BPK mengenai selisih harga tidak serta-merta membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Status pihak yang diperiksa juga belum dapat disamakan dengan tersangka. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang diperoleh.
Karena itu, pemeriksaan yang dilakukan Polda Sulsel menjadi tahap penting untuk menguji seluruh rangkaian pengadaan tersebut. Keterangan para pihak akan disandingkan dengan dokumen pengadaan, harga barang, proses penyusunan HPS, serta hasil pemeriksaan BPK.
Hingga kini, Polda Sulsel belum menyampaikan kesimpulan akhir mengenai dugaan penyimpangan tersebut. Penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Soppeng, pejabat pengadaan, dan pihak penyedia belum memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai materi yang sedang didalami penyidik. Ruang klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini.

















