JAKARTA — Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar terpilih sebagai presiden pertama The International Assembly of Mosque Imams (IAMI), organisasi internasional yang dibentuk dalam International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 di Jakarta.
Pembentukan IAMI dan terpilihnya Nasaruddin menjadi salah satu hasil utama konferensi yang berlangsung pada 25–27 September 2026 dan diikuti imam besar, mufti, serta delegasi dari 46 negara. Forum tersebut juga menghasilkan kesepakatan bersama bertajuk “Jakarta Understanding” yang menempatkan imam masjid sebagai salah satu aktor dalam diplomasi keagamaan dan upaya membangun perdamaian dunia.
Nasaruddin mengatakan akan menjalankan amanah tersebut dengan dukungan para imam besar dunia.
“Saya merasa tidak pantas untuk dipilih menjadi pimpinan imam besar; saya takut mengecewakan harapan dari sini,” kata Nasaruddin di Jakarta, Minggu, 27 September 2026.
Ia mengatakan siap mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menjalankan amanah tersebut serta meminta para imam besar dunia membantunya mengatasi berbagai kelemahan dalam menjalankan tugas.
IAMI dibentuk sebagai platform permanen bagi para imam dan pemimpin agama untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kerja sama, mendorong wacana keagamaan yang damai, serta berkontribusi terhadap persoalan kemanusiaan.
Organisasi itu menempatkan Jakarta sebagai sekretariat permanen dan pusat administrasi. IAMI juga akan memiliki kantor wilayah di Kuala Lumpur untuk kawasan Asia, Kairo untuk Timur Tengah, Nairobi untuk Afrika, London untuk Eropa, New York untuk Amerika Utara, Rio de Janeiro untuk Amerika Selatan, serta Canberra untuk Australia dan Pasifik.
Masa jabatan presiden IAMI ditetapkan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Presiden bertugas mewakili IAMI di tingkat internasional, memimpin Dewan Tertinggi, mengoordinasikan keterlibatan diplomatik dan keagamaan internasional, serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keagamaan internasional.
Peran Masjid
Nasaruddin mengatakan pembentukan IAMI didorong kebutuhan untuk memperluas peran masjid dalam kehidupan masyarakat. Menurut dia, masjid tidak semestinya hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, pemberdayaan, konsultasi, pertemuan, dan kegiatan sosial.
“Masjid itu kita harus mengubah. Selama ini umat yang memberdayakan masjid, tetapi kita harus membalik, masjidlah yang harus memberdayakan umat,” ujar Nasaruddin.
Ia merujuk pada fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW yang, menurut dia, tidak terbatas pada kegiatan ibadah. Masjid juga menjadi tempat pendidikan, pemberdayaan masyarakat, konsultasi, dan pertemuan berbagai kelompok masyarakat.
IAMI akan menjalankan lima pilar strategis, yakni keharmonisan masjid, kepemimpinan imam, diplomasi keagamaan, perdamaian global dan aksi kemanusiaan, serta masjid dan komunitas yang berkelanjutan.
Para imam besar dunia juga direncanakan menggelar pertemuan virtual setiap bulan untuk membahas berbagai persoalan keumatan.
Nasaruddin mengatakan forum tersebut pada tahap berikutnya dapat diperluas dengan melibatkan pemimpin rumah ibadah dari agama lain, seperti gereja, sinagoge, dan vihara, untuk membahas persoalan kemanusiaan dan lingkungan.
“Kita tidak akan berbicara politik praktis atau hal-hal yang mengganggu kenyamanan bersama, melainkan menyamakan wawasan bahwa kemanusiaan itu satu,” katanya.
Jakarta Understanding

Selain membentuk IAMI, para peserta IGIC 2026 menyepakati Jakarta Understanding on Mosque Harmony, Religious Diplomacy, and Global Peace.
Dokumen tersebut menyerukan penguatan peran imam sebagai pemimpin ibadah sekaligus mediator konflik, pemersatu keberagaman, dan penuntun moral masyarakat.
Jakarta Understanding juga menyerukan agar imam masjid berperan dalam pendidikan karakter, moderasi, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta peningkatan literasi digital.
Para imam juga didorong memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, minoritas, serta kelompok lain yang membutuhkan perlindungan.
Dalam bidang perdamaian, deklarasi itu menyerukan penguatan diplomasi keagamaan dan dialog lintas iman untuk mencegah konflik, membangun kepercayaan, dan mendukung rekonsiliasi.
Para imam juga didorong menolak ekstremisme, kekerasan, penyalahgunaan agama, hoaks, dan ujaran kebencian.
Dokumen tersebut turut memuat komitmen terhadap isu lingkungan melalui penguatan kesadaran ekoteologis, pencegahan kerusakan lingkungan, dan keterlibatan masjid serta umat beragama dalam keberlanjutan bumi.
Pada poin terakhir, para peserta IGIC 2026 menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, perlindungan warga sipil, penegakan hukum internasional, serta kemerdekaan, keadilan, perdamaian, dan martabat yang berkelanjutan bagi Palestina.
Jakarta Understanding ditetapkan di Jakarta pada 27 September 2026.




















