MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum menentukan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan Bookless Library pada Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penyidik telah melakukan ekspose perkara, tetapi hasil penghitungan BPKP masih ditunggu sebagai bagian dari proses penyidikan.
“Perhitungan BPKP dan kemarin sudah ekspose,” kata Soetarmi di Kantor Kejati Sulsel, Senin, 21 September 2026.
Proyek perpustakaan digital tersebut bernilai sekitar Rp13 miliar dan berkaitan dengan program pengadaan pada Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022–2023. Penyidik kini menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan, distribusi, hingga pemanfaatan fasilitas tersebut.
Penghitungan BPKP menjadi tahapan penting karena penyidik perlu mengetahui nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari proyek tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.
Geledah Dua Lokasi
Penyidikan perkara ini sebelumnya ditandai dengan penggeledahan Kantor Dinas Pendidikan Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, pada 17 Juni 2026.
Tim Pidsus Kejati Sulsel menyita sejumlah dokumen, termasuk dokumen perencanaan, kontrak pengadaan, Surat Perintah Pencairan Dana, surat pertanggungjawaban belanja, dan dokumen pendukung lainnya.
Penyidik kemudian menggeledah kantor CV APM di kawasan Jalan Boulevard, Makassar. Perusahaan tersebut disebut sebagai penyedia dalam proyek Bookless Library.
Menurut Aspidsus Kejati Sulsel yang saat itu dijabat oleh Rachmat Supriady, penggeledahan di kantor penyedia dilakukan untuk menelusuri hubungan kerja sama antara penyedia dan Dinas Pendidikan, termasuk alur koordinasi serta pemenuhan kewajiban masing-masing pihak.
Pemeriksaan Berlanjut
Penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk kepala sekolah SMA negeri yang berkaitan dengan program tersebut dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel berinisial SA. Pemeriksaan diarahkan untuk mencocokkan proses pengadaan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan fasilitas yang dibiayai anggaran pemerintah daerah.
Perkara ini berbeda dengan dugaan penyimpangan proyek Smart Controlling School yang masih berada pada tahap penyelidikan. Dalam kasus Bookless Library, Kejati Sulsel telah meningkatkan penanganannya ke tahap penyidikan.

















