MAKASSAR — Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, pungutan liar dan gratifikasi terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta sejumlah perizinan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan AKBP Jufri mengatakan surat permohonan pencegahan terhadap Husniah telah diterbitkan sebagai tindak lanjut penetapan tersangka.
“Kami telah mengeluarkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap saudari HT,” kata Jufri dalam konferensi pers di Makassar, Senin, 28 September 2026.
Penyidik juga telah menyampaikan pemberitahuan mengenai status tersangka Husniah kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sulawesi Selatan.
Husniah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri pada Jumat, 25 September 2026. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik melakukan rangkaian penyidikan dan gelar perkara.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan/atau pungutan liar dan/atau gratifikasi dalam pengurusan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta sejumlah perizinan dan kegiatan lain di Kabupaten Gowa pada periode 2025–2026.
Selain dugaan tindak pidana korupsi, penyidik juga mengembangkan perkara tersebut ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik menyebut telah memeriksa sekitar 30 saksi dan empat ahli sebelum menetapkan Husniah sebagai tersangka.
Sebelumnya, penyidik telah menetapkan mantan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Gowa Abdullah Sirajuddin sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Penyidik gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Sulawesi Selatan juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Bupati Gowa dan rumah jabatan bupati pada 21 September 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik membawa sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Penyidik juga mendalami dugaan aliran dana sekitar Rp1,8 miliar dan transaksi pembelian properti dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Dalam pengembangan perkara, polisi turut menyita aset yang dikaitkan dengan penyidikan.
Setelah berstatus tersangka, Husniah akan kembali diperiksa penyidik. Polisi juga membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
Proses hukum terhadap Husniah tetap berlangsung berdasarkan asas praduga tak bersalah. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana yang disangkakan akan dilakukan melalui proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga Senin, 28 September 2026, penyidik belum mengumumkan seluruh konstruksi perkara secara terperinci, termasuk perkembangan penanganan dugaan TPPU dan kemungkinan tersangka lain.

















