Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Sidang Korupsi Bibit Nanas: Petani Terima Bibit Busuk, Proposal Bantuan Diduga Direkayasa

badge-check

JPU menghadirkan sejumlah saksi dari unsur penyuluh pertanian, kepala dinas, pemerintah desa, hingga kelompok tani pada sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 29 Oktober 2026. Perbesar

JPU menghadirkan sejumlah saksi dari unsur penyuluh pertanian, kepala dinas, pemerintah desa, hingga kelompok tani pada sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 29 Oktober 2026.

MAKASSAR — Puluhan ribu bibit nanas yang disalurkan kepada kelompok tani di Kabupaten Sinjai dan Wajo ditemukan dalam kondisi rusak dan membusuk. Bibit tersebut tidak seluruhnya diganti oleh penyedia, meski tercatat dalam dokumen serah terima pengadaan. Fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Kamis, 29 Oktober 2026.

Dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan sejumlah saksi dari unsur penyuluh pertanian, kepala dinas, pemerintah desa, hingga kelompok tani. Keterangan mereka mengungkap persoalan distribusi bibit, administrasi pengadaan, serta dugaan rekayasa dokumen permohonan bantuan.

Salah satu keterangan penting datang dari saksi MN (43), Ketua Kelompok Tani di Kabupaten Sinjai. Ia mengungkapkan kelompoknya hanya menerima 5.000 batang bibit, meski dalam berita acara serah terima (BAST) tercatat menerima 100.000 bibit.

Dari jumlah yang diterima, sebagian bibit ditemukan dalam kondisi busuk. Secara keseluruhan, dari 100.000 bibit yang disalurkan ke Kabupaten Sinjai, sekitar 36.000 batang dilaporkan rusak dan tidak pernah diganti oleh penyedia.

Persoalan serupa terjadi di Kabupaten Wajo. Kepala Desa Palippu berinisial ARM (54) dan Pimpinan Pertanian Kecamatan (PPK) Tanasitolo berinisial AAI (40) menerangkan bahwa sekitar 30.000 dari 100.000 bibit yang diterima dalam kondisi rusak atau membusuk.

Bibit tersebut baru diganti setelah pihak penerima menolak menandatangani BAST. Kondisi itu berdampak pada proses penanaman. Sejumlah bibit di Kabupaten Wajo dan Sinjai dilaporkan gagal tumbuh.

Persidangan juga menyoroti proses administrasi permohonan bantuan bibit. Keterangan saksi AAI mengungkap bahwa proposal permohonan bantuan kelompok tani baru dibuat pada Juli 2024, meski distribusi bibit telah berlangsung pada Maret-April 2024.

Dokumen tersebut disebut menggunakan tanggal November 2023, sehingga seolah-olah proposal telah diajukan sebelum pengadaan dan penyaluran bibit dilakukan.

Selain MN, JPU menghadirkan sejumlah saksi lain, yakni M (45), penyuluh pertanian lapangan; Ir. A (57), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru; Ir. MA (59), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wajo; ARM (54), Kepala Desa Palippu; serta AAI (40), PPK Tanasitolo.

Keterangan para saksi tersebut menjadi bagian dari upaya JPU menguji kesesuaian dokumen pengadaan dengan kondisi riil penyaluran bibit kepada kelompok tani.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan keterangan para saksi memperkuat pembuktian jaksa mengenai dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit nanas tersebut.

“Fakta persidangan hari ini sangat terang. Mulai dari usulan proposal yang direkayasa dan dibuat belakangan, penandatanganan BAST fiktif, hingga petani yang menjadi korban karena menerima puluhan ribu bibit yang sudah rusak dan membusuk tanpa ada penggantian,” kata Soetarmi.

Menurut dia, rangkaian keterangan saksi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam proses administrasi hingga distribusi bibit. JPU, kata Soetarmi, akan merangkai seluruh fakta persidangan untuk memperkuat pembuktian perkara.

Dalam perkara ini, lima orang duduk sebagai terdakwa, yakni Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Ririn Riyan Saputra Ajnur, Rimawaty Mansyur, dan Hasan Sulaiman.

Mereka didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum