Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Hukum

Sidang Korupsi Bibit Nanas Sulsel: Eks Pj Gubernur Bantah Perintahkan Pengadaan Rp 60 Miliar

badge-check

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi satu diantaranya mantan Pj Gubernur Sulsel inisial BB dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Perbesar

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi satu diantaranya mantan Pj Gubernur Sulsel inisial BB dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

MAKASSAR — Mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, BB, membantah memerintahkan pengadaan empat juta bibit nanas senilai Rp 60 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPH-Bun) Sulsel tahun anggaran 2023-2024.

Bantahan itu disampaikan BB saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin, 12 Oktober 2026. Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mencecar BB mengenai proses pengusulan anggaran hingga dugaan arahan terkait pelaksanaan proyek.

“Saya tidak pernah memerintahkan atau mengarahkan dan tidak pernah meminta untuk merencanakan, mengusulkan, atau memprogramkan pengadaan bibit nanas sebanyak 4 juta pohon dengan nilai anggaran sebesar Rp 60 miliar,” kata BB di hadapan majelis hakim.

Dalam persidangan itu, JPU juga mendalami dugaan penggunaan lahan milik PTPN XIV di Kabupaten Bone untuk penanaman bibit nanas. BB membantah pernah menginstruksikan penggunaan lahan tersebut. Ia mengklaim pertemuannya dengan jajaran direksi PTPN XIV sebelumnya membahas Gugus Tugas Reforma Agraria dan penanganan konflik agraria, bukan pengadaan bibit nanas.

BB turut membantah pernah memerintahkan terdakwa Hasan Sulaiman mengoordinasikan pengadaan maupun mencari tenaga kerja untuk penanaman di Desa Mabbiring.

Ia juga menyangkal menerima aliran dana dari pihak penyedia proyek. Bantahan itu disampaikan ketika JPU mengungkap dugaan penyerahan uang tunai dalam rupiah dan valuta asing senilai miliaran rupiah oleh terdakwa Rimawaty Mansyur kepada Hasan Sulaiman. Penyerahan uang tersebut diduga berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel dan area parkir McDonald’s Alauddin.

Auditor tak mengetahui perubahan anggaran

Selain BB, JPU menghadirkan tiga saksi yang terlibat dalam proses reviu perencanaan dan anggaran, yakni A, Ketua Tim Reviu Rancangan Akhir RKPD Sulsel 2024; EA, Ketua Tim Reviu KUA-PPAS Sulsel 2024; serta B, anggota Tim Reviu RKA SKPD DTPH-Bun Sulsel 2024.

Ketiganya menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perubahan usulan anggaran secara mendadak dalam dokumen RKPD, KUA-PPAS, maupun RKA yang mereka reviu.

Saksi B secara khusus menyatakan bahwa dokumen RKA awal senilai Rp 85,3 miliar untuk subkegiatan pengawasan dan peredaran benih yang direviunya tidak mencantumkan nomenklatur pengadaan bibit nanas.

Keterangan para auditor tersebut menjadi bagian dari pembuktian JPU untuk menelusuri proses perencanaan anggaran dalam proyek yang diduga merugikan keuangan negara Rp 52,4 miliar. Nilai awal pengadaan yang menjadi sorotan dalam perkara ini mencapai Rp 60 miliar.

Dalam perkara ini, terdapat lima terdakwa, yakni Uvan Nurwahidah, Rio Erlangga, Hasan Sulaiman, Ririn Riyan Saputra Ajnur, dan Rimawaty Mansyur.

Kejati dalami keterangan saksi

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan jaksa akan mendalami seluruh keterangan yang muncul dalam persidangan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Menurut dia, keterangan saksi yang mengaku tidak mengetahui sejumlah tahapan proyek tidak serta-merta menghapus relevansi fakta lain yang terungkap selama persidangan.

“Kami akan terus mendalami setiap keterangan yang terungkap di persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi,” kata Soetarmi.

JPU mendakwa kelima terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bibit nanas tersebut. Mereka diancam dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penulis: Eka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

16 Nov 2026 - 21:56 WITA

Kepala Unit Lembaga Jasa Keuangan di Makassar Ditahan, Diduga Cairkan 16 Kredit Fiktif Rp 2,3 Miliar

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

13 Nov 2026 - 13:13 WITA

Modus Pengurusan SPK Tambang Nikel, Pria di Kendari Diduga Tipu Korban Rp 1,13 Miliar

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

13 Nov 2026 - 12:43 WITA

Polres Kolaka Timur Bongkar Peredaran Sabu di Ladongi, Pria 54 Tahun Ditangkap

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

13 Nov 2026 - 11:47 WITA

Kejari Parepare Usut Dua Dugaan Korupsi, Pengadaan TIK Naik Penyidikan

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling

10 Nov 2026 - 16:05 WITA

GNPK Desak Kejati Sulsel Bongkar Aktor di Balik Proyek Smart Library dan Smart Controlling
Trending di Hukum