MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan mantan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III berinisial II sebagai tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun anggaran 2022-2023. Penyidik menduga II memanipulasi surat perjalanan dinas hingga menimbulkan kerugian negara Rp516,59 juta.
II ditahan penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel pada Selasa, 6 Oktober 2026. Ia diketahui menjabat sebagai Kepala BP2P Sulawesi III sejak 2 Maret 2022.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan penetapan II sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup.
“Benar, pada hari Selasa, 6 Oktober 2026, tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial II,” kata Soetarmi.
Penetapan tersangka tersebut tercantum dalam Surat Perintah Penetapan Tersangka Kepala Kejati Sulsel Nomor TAP 29/P.4/Fd.2/01/2026 yang diterbitkan pada 29 Januari 2026.
Diduga Manipulasi Perjalanan Dinas
Menurut Soetarmi, dugaan korupsi itu terjadi dalam kegiatan perjalanan dinas pada BP2P Sulawesi III selama Oktober 2022 hingga Juli 2023.
Penyidik menduga II menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Modus yang ditemukan antara lain penambahan jumlah hari perjalanan dinas serta pencantuman nama pegawai yang disebut tidak melakukan perjalanan dinas.
“Tersangka diduga kuat menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) fiktif. Modusnya dengan menambahkan jumlah hari perjalanan dinas, serta memasukkan nama-nama pegawai ke dalam SPT, padahal pegawai tersebut sama sekali tidak melakukan perjalanan dinas,” ujar Soetarmi.
Dari hasil penyidikan, perbuatan tersebut disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp516.595.000.
Kerugian itu berasal dari pembayaran perjalanan dinas yang diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.
Ditahan 20 Hari

Sebelum ditahan, II menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Kejati Sulsel dan dinyatakan dalam kondisi sehat.
Penyidik kemudian menempatkan II di Lapas Kelas I Makassar. Penahanan tahap pertama dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 6 Oktober hingga 25 Oktober 2026.
Penahanan itu berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Sulsel Nomor Print-135/P.4.5/Fd.2/10/2026.
Dalam perkara ini, II disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Ia juga disangkakan Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor juncto Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kejati Sulsel menyatakan penyidikan masih akan terus dilakukan untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Soetarmi mengatakan penyidik akan menjalankan proses hukum secara profesional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran tim penyidik akan terus bekerja secara profesional, menjaga integritas dan akuntabilitas, serta memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Soetarmi.
Penulis: Eka

















