MAKASSAR — Pelapor mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian perizinan PT Catur Kencana Sakti. Desakan itu mengemuka setelah pemeriksaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar menemukan kondisi kegiatan usaha di lokasi yang perlu dicocokkan dengan izin dan klasifikasi usaha perusahaan.
Tim Penindakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar sebelumnya melakukan inspeksi mendadak terhadap PT Catur Kencana Sakti pada 11 Agustus 2026 di Jalan Sultan Alauddin Nomor 102 B, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Makassar.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan lokasi perusahaan lebih banyak digunakan untuk menampung semen. Di lokasi juga tidak tampak aktivitas perdagangan eceran atau transaksi konsumen sebagaimana klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI) 47528 yang tercantum dalam dokumen usaha perusahaan.
Selain itu, berdasarkan keterangan pihak lapangan perusahaan kepada petugas, pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan toko belum selesai.
Temuan tersebut, menurut pelapor, menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Kejati Sulsel dinilai perlu menelusuri kesesuaian antara dokumen perizinan, kegiatan usaha yang berlangsung, serta proses pengawasan pemerintah.
“Laporan sudah disampaikan kepada Kejati Sulsel. Sekarang yang ditunggu adalah tindak lanjutnya. Jangan berhenti pada pemeriksaan administratif. Seluruh proses perizinan dan pengawasannya harus diperiksa,” ujar pelapor, Sabtu, 26 September 2026.
Menurut dia, hasil pemeriksaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tersebut perlu ditempatkan sebagai fakta awal yang harus diverifikasi lebih lanjut. Kejati Sulsel perlu mencocokkannya dengan dokumen perizinan dan data perusahaan.
“Kalau benar ada perbedaan antara kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang mengawasi, dan apa tindakan pemerintah setelah mengetahui kondisi tersebut,” katanya.
Ia mengatakan titik penting pemeriksaan berada pada rantai kewenangan. Kejati Sulsel perlu memastikan apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan atau terdapat penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pengawasan, ataupun pembiaran yang memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
“Di sinilah potensi celah korupsi harus diperiksa. Kami tidak mengatakan korupsi telah terjadi. Namun, jika terdapat penyalahgunaan kewenangan yang kemudian menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, unsur pidananya harus ditelusuri,” ujarnya.
Pelapor meminta hasil pemeriksaan Disperindag Makassar tersebut tidak berdiri sendiri. Kejaksaan, kata dia, perlu menelusuri dokumen perizinan sejak awal, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), KBLI, data Online Single Submission (OSS), PBG, fungsi bangunan, pemanfaatan lokasi, hingga kegiatan usaha yang benar-benar berlangsung.
“Periksa dokumennya, periksa prosesnya, dan periksa pejabat yang memiliki kewenangan. Kalau ada pengawasan, bagaimana hasilnya? Kalau ditemukan pelanggaran, apa tindak lanjutnya? Kalau tidak ada tindakan, mengapa?” katanya.
Menurut dia, status PBG juga perlu mendapat perhatian. Keterangan bahwa pengurusan PBG untuk pembangunan toko belum selesai, menurut dia, perlu dikonfirmasi kepada instansi yang berwenang untuk mengetahui status permohonan, tahapan pemeriksaan, serta dasar perusahaan menjalankan kegiatan di lokasi tersebut.
“Jangan berhenti pada pertanyaan apakah perusahaan memiliki PBG atau tidak. Telusuri prosesnya. Siapa yang mengurus, siapa yang memeriksa, apa yang menjadi kendala, dan apakah ada pihak yang memberikan kemudahan di luar prosedur,” ujarnya.
Pelapor juga meminta kejaksaan menelusuri kemungkinan adanya dampak terhadap keuangan negara atau daerah apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran, penerimaan, atau fasilitas yang diberikan kepada perusahaan.
“Telusuri bukan hanya izinnya, tetapi juga manfaat ekonominya. Apakah ada kewajiban yang tidak dipenuhi? Apakah ada keuntungan yang diperoleh karena proses perizinan yang tidak semestinya? Apakah ada potensi kerugian negara? Semua itu harus dijawab berdasarkan dokumen dan alat bukti,” katanya.
Ia menegaskan bahwa laporan tersebut bukan vonis terhadap PT Catur Kencana Sakti maupun pejabat pemerintah yang terkait. Hasil pemeriksaan Disperindag Makassar, kata dia, juga belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Namun, temuan mengenai kondisi kegiatan usaha di lapangan dan keterangan mengenai proses PBG dinilai cukup untuk menjadi bahan klarifikasi lebih lanjut.
“Praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Tetapi asas itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan laporan masyarakat. Tugas aparat penegak hukum adalah menguji laporan tersebut berdasarkan bukti,” ujarnya.
Ia meminta Kejati Sulsel tidak membiarkan laporan tersebut berhenti sebagai administrasi pengaduan.
“Kalau setelah diperiksa tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, pembiaran, keuntungan yang tidak semestinya, dan kerugian negara, proses hukumnya harus dilanjutkan,” katanya.
Menurut dia, publik membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut laporan tersebut, terutama setelah adanya pemeriksaan oleh perangkat daerah yang menemukan kondisi kegiatan usaha yang perlu dicocokkan dengan dokumen perizinan.
“Yang kami minta sederhana: buka seluruh faktanya. Telusuri dari awal proses perizinan sampai pengawasan di lapangan. Kalau hanya persoalan administratif, buktikan. Kalau ditemukan celah tindak pidana, jangan berhenti pada administrasi. Usut sampai tuntas,” ujar pelapor tersebut.



















