MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan segera merampungkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang menjerat mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin. Langkah itu dilakukan setelah Pengadilan Negeri Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar terkait penetapan kembali dirinya sebagai tersangka.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan tim penyidik bidang Tindak Pidana Khusus kini akan memusatkan perhatian pada penyelesaian pemberkasan perkara tersebut. Kejaksaan menargetkan perkara itu segera dilimpahkan ke tahap penuntutan agar dapat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” kata Soetarmi di Makassar, Senin, 9 November 2026.
Sebelumnya, Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, menolak seluruh permohonan praperadilan Bahtiar dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin, 9 November 2026. Putusan tersebut sekaligus menyatakan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Sulawesi Selatan sah menurut hukum.
Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dibatasi pada aspek formil tindakan aparat penegak hukum. Adapun dalil Bahtiar mengenai ketidakbertanggungjawaban dan ketidakterlibatannya sebagai kepala daerah dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi objek pemeriksaan praperadilan karena menyangkut pembuktian materi pokok perkara.
Hakim juga menilai Bahtiar tidak menguraikan secara jelas alat bukti yang dianggap tidak sah. Menurut hakim, penilaian terhadap kekuatan atau bobot alat bukti merupakan kewenangan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pokok.
Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan. Hakim juga berpendapat bahwa dalam menilai keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya, hal yang menjadi perhatian adalah substansi keterangan baru, bukan semata-mata orang yang memberikan keterangan.
Dalam perkara ini, hakim menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Hakim turut menolak dalil mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka. Pertimbangannya, penyidik secara faktual telah menyampaikan hak-hak tersebut kepada Bahtiar saat pemeriksaan. Karena itu, tidak dicantumkannya rincian hak secara tertulis tidak serta-merta membatalkan penetapan tersangka.
Soetarmi mengapresiasi putusan tersebut. Ia menilai hakim telah memeriksa permohonan praperadilan secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim jaksa yang mewakili Kejati Sulsel sebagai pihak termohon karena dinilai berhasil mempertahankan argumentasi hukum dan menanggapi seluruh dalil pemohon selama persidangan.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses penyidikan terhadap Bahtiar berlanjut. Kejati Sulsel kini mengarahkan penanganan perkara pada penyelesaian berkas sebelum memasuki tahap penuntutan. Adapun pembuktian mengenai dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas akan diuji dalam persidangan perkara pokok.
Penulis: Eka

















