MAKASSAR — Mantan aktivis hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ahmad Anshar Nurdin Haladi, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, informasi tersebut perlu diverifikasi karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara dan integritas lembaga negara.
Ahmad Anshar, yang akrab disapa Damkers, mengatakan dugaan penyadapan tanpa kewenangan hukum tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Praktik tersebut, jika terbukti terjadi, berpotensi menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan komunikasi negara dan penegakan hukum.
“Setiap dugaan penyadapan tanpa kewenangan hukum harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Damkers saat ditemui di sebuah warung kopi di kawasan Boulevard, Makassar, Rabu 4 November 2026.
Dia menilai perlindungan komunikasi Presiden dan perangkat kelembagaan negara merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional. Karena itu, aparat perlu memastikan duduk perkara berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Damkers juga menyoroti informasi yang turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo dalam isu tersebut. Dia meminta pihak berwenang memberikan penjelasan berdasarkan fakta hukum agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Namun, dia mengingatkan bahwa informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Status dan keterlibatan setiap pihak harus dipastikan melalui proses verifikasi serta alat bukti yang sah.
Menurut Damkers, penyadapan bukan kewenangan yang dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Negara hukum tidak boleh memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang dihakimi hanya berdasarkan opini,” ujarnya.
Dia menegaskan penegakan hukum harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pembuktian, kata dia, tidak boleh dipengaruhi tekanan opini publik ataupun kepentingan politik.
Damkers juga mendorong evaluasi terhadap sistem keamanan komunikasi negara, mekanisme pengawasan internal lembaga, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan oleh setiap institusi.
Menurut dia, keterbukaan aparat dalam menjelaskan perkembangan penanganan perkara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kewenangan yang diberikan negara, termasuk dalam urusan pengawasan dan penyadapan, harus dijalankan sesuai batas hukum.
“Jangan ukur penegakan hukum dari jabatan dan kekuasaan seseorang, tetapi dari keberanian mengungkap kebenaran dan konsistensi menjalankan hukum. Supremasi hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali,” kata dia.
Damkers mengatakan dugaan penyadapan ilegal tidak semata-mata menyangkut pihak yang diduga menyadap dan pihak yang menjadi sasaran. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, keamanan institusi, dan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.
“Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan. Kebenaran tidak boleh tunduk kepada jabatan dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan,” ujarnya.

















