MAKASSAR — Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) dan Forum Perjuangan Demokratik (FPD) menyatakan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk menuntaskan penanganan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulawesi Selatan. Kedua organisasi itu meminta kejaksaan tetap profesional dan tidak gentar menghadapi tekanan dalam proses hukum yang kini menjadi sorotan publik.
Dukungan tersebut disampaikan melalui aksi damai di depan kantor Kejati Sulsel, Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.10 WITA itu juga menyoroti upaya praperadilan kedua yang diajukan Bahtiar Baharuddin, mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan periode 2023–2024.
Perwakilan GRD dan FPD diterima Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi. Dalam pernyataan sikap bersama, kedua organisasi menegaskan komitmen untuk mengawal penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.
GRD dan FPD menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menyatakan dukungan dan mengawal Kejati Sulsel dalam pemberantasan korupsi demi melindungi keuangan negara dan hak masyarakat.
Kedua, memberikan dukungan moril agar kejaksaan tetap teguh, berani, dan profesional dalam menghadapi upaya praperadilan kedua yang diajukan pihak terkait.
Ketiga, meminta Kejati Sulsel tidak gentar menghadapi intervensi, manuver hukum, maupun tekanan dari pihak mana pun. Mereka juga mendesak agar perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas dituntaskan hingga ke akar-akarnya sesuai ketentuan hukum.
Keempat, mengajak masyarakat Sulawesi Selatan ikut mengawal proses penegakan hukum agar aset dan keuangan negara terlindungi dari penyalahgunaan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengapresiasi dukungan yang disampaikan kedua organisasi tersebut. Ia menilai keterlibatan pemuda dalam mengawal pemberantasan korupsi menunjukkan kepedulian terhadap penegakan hukum.
“Kami sangat mengapresiasi langkah rekan-rekan dari GRD dan FPD. Khususnya pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, para pemuda telah menunjukkan kepedulian dan turut aktif mengambil peran dalam mengawal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan,” kata Soetarmi.
Menurut dia, dukungan moril dari masyarakat menjadi energi positif bagi Kejati Sulsel untuk menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berintegritas. Ia mengatakan penanganan perkara tersebut tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di tengah dukungan tersebut, proses praperadilan yang diajukan Bahtiar Baharuddin dijadwalkan berlanjut di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Makassar yang tercantum dalam rilis, sidang kedua perkara nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 30 Oktober 2026, pukul 10.00 WITA.
Bahtiar tercatat sebagai pemohon, sedangkan pihak termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Persidangan dijadwalkan berlangsung di Ruang Sidang Oemar Seno Adji.
Praperadilan merupakan mekanisme hukum untuk menguji aspek tertentu dari tindakan aparat penegak hukum sesuai ruang lingkup yang diatur perundang-undangan. Pengajuan praperadilan tidak dengan sendirinya membuktikan benar atau tidaknya dugaan tindak pidana dalam perkara pokok.
Dukungan GRD dan FPD menjadi bagian dari aspirasi masyarakat agar penanganan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas berjalan secara transparan dan akuntabel. Pada saat yang sama, proses hukum tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah serta menjamin hak setiap pihak sesuai ketentuan hukum.
Penulis: Eka

















