MAKASSAR — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menahan mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, pada Senin, 26 Oktober 2026. Penahanan dilakukan setelah Husniah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi terkait perizinan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kepala Bagian Operasional Kortas Tipidkor Polri Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi mengatakan penyidik memutuskan menahan Husniah untuk kepentingan penyidikan.
“Setelah pemeriksaan, penyidik melakukan penahanan terhadap Saudari HT untuk kepentingan penyidikan,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Oktober 2026.
Husniah ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 26 Oktober hingga 14 November 2026. Ia ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Sulawesi Selatan, Makassar.
Penahanan ini merupakan perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi pengurusan perizinan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang antara lain berkaitan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Penyidik menduga terdapat sejumlah modus dalam perkara tersebut. Salah satunya berkaitan dengan pengurusan izin perumahan. Dalam penjelasan sebelumnya, Kortas Tipidkor menyebut pengembang PT Royal Persada dan PT Renjana diduga menyerahkan uang masing-masing Rp 100 juta dan Rp 50 juta kepada Husniah melalui perantara.
Penyidik juga mendalami dugaan permintaan keuntungan dalam pengurusan izin pembukaan gerai minimarket, permintaan potongan harga rumah kepada pengembang, serta permintaan dana sponsor kegiatan Beautiful Malino. Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan dalam proses hukum.
Dalam perkara ini, penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, dan Satreskrim Polresta Gowa juga telah menyita aset yang ditaksir bernilai Rp 5,58 miliar. Aset tersebut dilaporkan meliputi dua rumah di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar serta satu unit mobil Toyota HiAce.
Atas dugaan perbuatannya, Husniah disangkakan dengan ketentuan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penyidik masih melanjutkan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum berikutnya.
Yusuf mengatakan penyidik tetap menjamin hak-hak Husniah selama menjalani pemeriksaan dan penahanan, termasuk hak memperoleh bantuan hukum dan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penulis: Eka

















