MAKASSAR — Direktur Utama PT Mineral Anugrah Nirwana (MAN), berinisial AMM, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Makassar setelah ditangkap usai hampir setahun masuk daftar pencarian orang (DPO). Ia diduga menggelapkan pajak senilai Rp1,18 miliar sepanjang 2021.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyerahkan AMM beserta barang bukti kepada kejaksaan pada Jumat, 23 Oktober 2026. AMM sebelumnya masuk DPO sejak 25 November 2025 dan ditangkap pada 21 Oktober 2026.
AMM merupakan direktur utama perusahaan kontraktor pertambangan nikel yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, Makassar. Berdasarkan berkas perkara, PT MAN menjalin kerja sama produksi dan pengangkutan nikel dengan PT ANI sepanjang 2021.
Dalam perkara ini, AMM diduga tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari konsumen. Ia juga diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk periode Februari hingga Oktober 2021.
Selain itu, AMM diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap untuk masa pajak November hingga Desember 2021.
Rangkaian perbuatan tersebut diduga menyebabkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp1.180.639.084 atau sekitar Rp1,18 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengatakan penanganan perkara akan dilanjutkan melalui proses hukum. Ia menegaskan kejaksaan akan menangani kasus tersebut secara profesional.
“Siapa pun oknum yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan akan diproses hukum secara profesional,” kata Soetarmi dalam keterangan yang disampaikan terkait penyerahan tersangka dan barang bukti.
Menurut Soetarmi, penegakan hukum pidana perpajakan juga berkaitan dengan prinsip ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir setelah langkah administratif tidak diindahkan oleh wajib pajak.
AMM dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, atau i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penyidik juga menerapkan juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan berlanjut.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Penyerahan tersangka dan barang bukti menandai berlanjutnya perkara tersebut ke tahap penuntutan. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada AMM masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Penulis: Eka


















