MAKASSAR — Setelah sempat divonis bebas di pengadilan tingkat pertama, dr. Suryadi bin Ibrahim akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Mahkamah Agung membatalkan putusan bebasnya dalam perkara korupsi dana Jasa Pelayanan (Jaspel) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa. Jaksa pun mengeksekusinya pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Eksekusi terhadap Suryadi dilakukan di Kejaksaan Negeri Gowa setelah Mahkamah Agung menjatuhkan vonis dua tahun penjara, denda Rp 50 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 398,9 juta.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Soetarmi, mengatakan eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 9109 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 8 Juli 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Mahkamah Agung sependapat dengan JPU bahwa telah terdapat perbuatan korupsi,” kata Soetarmi.
Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan dana JKN RSUD Syekh Yusuf untuk periode 2018 hingga Juli 2023. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi.
Padahal, pada 23 April 2026, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar sebelumnya menyatakan Suryadi tidak terbukti bersalah, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair.
Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Gowa tidak menerima putusan tersebut. Pada 27 April 2026, mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Sebelum putusan bebas dijatuhkan, jaksa telah menuntut Suryadi dengan pidana penjara lima tahun, denda Rp 100 juta, dan pembayaran uang pengganti Rp 398.930.578.
Namun, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa. Suryadi divonis dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 398.930.578.
Kisahnya belum selesai
Eksekusi Suryadi rupanya bukan satu-satunya perkembangan dalam perkara korupsi dana JKN tersebut. Kejaksaan Negeri Gowa kini membuka kembali penelusuran terhadap dugaan keterlibatan pihak lain yang dinilai perlu dimintai pertanggungjawaban hukum.
Soetarmi mengatakan, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menjadi dasar bagi jaksa untuk mengembangkan penanganan perkara tersebut.
Pengembangan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/04/2026 tertanggal 10 April 2026, yang kemudian diikuti surat perintah penyelidikan Nomor PRINT-02/P.4.13/Fd.1/09/2026 tertanggal 11 September 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Gowa, Akhmad Muhdhor, mengatakan tim penyelidik sedang mengumpulkan alat bukti tambahan untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang diduga ikut bertanggung jawab.
Pernyataan itu membuka kemungkinan bahwa perkara dana JKN RSUD Syekh Yusuf belum berhenti pada satu terpidana. Namun, siapa saja pihak lain yang dimaksud dan bagaimana peran mereka masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
Kejaksaan belum mengumumkan identitas pihak lain yang sedang ditelusuri. Status penanganannya saat ini masih pada tahap penyelidikan, bukan penyidikan.
Dengan eksekusi Suryadi, putusan kasasi Mahkamah Agung telah ditindaklanjuti. Sementara itu, pekerjaan jaksa berikutnya adalah menguji fakta-fakta yang muncul di persidangan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut.
Penulis: Eka


















