MAKASSAR — Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan melakukan ekspose awal dengan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit melalui PT Bank Sulselbar Cabang Takalar kepada CV Indah Sari.
Ekspose perkara tersebut berlangsung di Aula Pidsus Lantai 5 Kantor Kejati Sulsel pada Rabu, 7 Oktober 2026. Penyidik memaparkan dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) pada 2017 serta Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR) pada 2018-2019.
Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Jufri membenarkan adanya ekspose awal tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik, perkara itu berkaitan dengan fasilitas kredit PT Bank Sulselbar Cabang Takalar kepada CV Indah Sari.
Penyidik mengindikasikan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sekitar Rp32 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi membenarkan kegiatan ekspose yang dilakukan penyidik Polda Sulsel. Menurut dia, ekspose awal merupakan bagian dari koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Soal ekspose awal dengan penuntut umum merupakan bagian dari koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam rangka penegakan hukum pidana,” kata Soetarmi saat ditemui di Kantor Kejati Sulsel, Rabu 7 Oktober 2026.
Soetarmi mengatakan koordinasi tersebut dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan masing-masing dalam tahapan penanganan perkara.
Dia merujuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur pelaksanaan penanganan tindak pidana oleh penyidik dengan melibatkan penuntut umum melalui koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 mengatur koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dilakukan secara setara, saling melengkapi, dan saling mendukung.
Koordinasi tersebut, kata Soetarmi, dapat dilakukan sebelum maupun setelah hasil penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan wajib dituangkan dalam berita acara.
“Ekspose awal ini menjadi bagian dari proses koordinasi penanganan perkara sebelum tahapan hukum berikutnya dilakukan. Belum ada keterangan mengenai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada CV Indah Sari tersebut,” terang Soetarmi.
Status perkara juga masih harus dilihat berdasarkan perkembangan penyidikan serta hasil koordinasi antara penyidik Polda Sulsel dan penuntut umum Kejati Sulsel.
Penulis: Eka
















