MAKASSAR — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin menyoroti persoalan bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Ia meminta koordinasi dilakukan sejak awal penyidikan agar perbedaan persepsi tidak berujung pada berlarutnya penanganan perkara.
Penegasan itu disampaikan Syarifuddin saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi KUHAP Baru” yang digelar Bidang Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel di Hotel Claro Makassar, Jumat (2/10/2026).
Syarifuddin menekankan, penuntut umum harus terlibat aktif sejak tahap awal penyidikan dengan memberikan petunjuk yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi pengembalian berkas secara berulang dan mempercepat proses penanganan perkara.
FGD itu digelar di tengah penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Regulasi tersebut antara lain memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta memperkuat perlindungan hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban.
Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulsel Teguh Suhendro mengatakan penerapan KUHAP baru telah memasuki bulan kesembilan. Namun, menurut dia, sejumlah aturan pelaksanaan di lapangan masih berjalan secara sektoral.
“Perbedaan pendapat dalam penanganan perkara dapat berakibat pada gagalnya penegakan hukum dan terabaikannya hak-hak korban,” kata Teguh dalam kegiatan tersebut.
Menurut Teguh, kondisi itu menjadi salah satu alasan pentingnya membangun kesepahaman antara aparat penegak hukum. FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk menyusun panduan internal dan mengatasi persoalan koordinasi dalam penanganan perkara.
Syarifuddin mengatakan perubahan KUHAP membawa pergeseran mendasar dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, penerapannya membutuhkan sistem yang lebih terpadu dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.
Ia juga mengingatkan agar perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian utama dalam setiap tahapan proses pidana. Hak tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, kata dia, harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan penegakan hukum.
“Sinergi bukan berarti peleburan kewenangan, melainkan pertemuan kewenangan. Setiap institusi memiliki otoritas yang harus dihormati, namun semua kewenangan itu harus bertemu pada satu tujuan, yaitu keadilan,” ujar Syarifuddin.
Selain persoalan koordinasi penyidik dan penuntut umum, Kajati Sulsel menyoroti penggunaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Digitalisasi, menurut dia, harus dimanfaatkan untuk mengendalikan dan mempercepat proses administrasi perkara.
Syarifuddin mengingatkan agar kendala jaringan atau sistem tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan batas waktu penahanan.
Pertemuan tersebut dihadiri jajaran Kejati Sulsel, kepolisian dan sejumlah aparat penegak hukum lainnya di Sulawesi Selatan. Forum itu diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diterapkan di seluruh satuan kerja.
Penerapan KUHAP baru sendiri menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, UU Nomor 20 Tahun 2025 juga mengatur sejumlah perubahan mengenai upaya paksa, praperadilan, keadilan restoratif, restitusi dan kompensasi, serta mekanisme upaya hukum.


















