JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, akan menghadapi sidang perdana perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026.
Sidang tersebut dijadwalkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Informasi itu disampaikan Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Febrie tidak menjadi satu-satunya terdakwa yang menjalani sidang perdana dalam perkara yang telah diregistrasi pengadilan tersebut. Dua terdakwa lainnya adalah Don Ritto alias Idon, seorang pengacara, serta Nurman Herin dari pihak swasta.
Ketiga perkara itu telah diregistrasi secara terpisah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Perkara Febrie tercatat dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, Don Ritto dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst, dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.
Perkara tersebut merupakan bagian dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung setelah menerima pelimpahan sejumlah perkara dari Polri. Salah satu perkara yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri dan/atau PT Asuransi Jiwasraya.
Dalam proses penyidikan, Tim 9 Kejaksaan Agung juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono sebelumnya menyebut penyidik menyita sekitar 38 objek tanah dan/atau bangunan dengan nilai taksiran sekitar Rp846 miliar.
Penyidik juga menyita 27 lembar saham perusahaan serta sejumlah valuta asing dan dokumen yang sebelumnya disita Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya.
Namun, status barang dan aset tersebut serta kaitannya dengan perkara akan menjadi bagian dari pembuktian di persidangan. Begitu pula dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Febrie dan dua terdakwa lainnya masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Febrie sebelumnya membantah sejumlah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Saat pelimpahan perkara pada 18 September 2026, ia mengatakan selama 33 tahun menjadi jaksa dirinya tidak pernah dijatuhi hukuman dalam pemeriksaan bidang pengawasan.
Febrie juga menyatakan berharap hakim melihat perkara tersebut secara jernih dan meminta penyidik membuktikan status kepemilikan barang bukti yang disita. Pernyataan tersebut merupakan sikap dari pihak Febrie dan akan diuji berhadapan dengan dakwaan serta pembuktian jaksa di persidangan.
Sidang 7 Oktober akan menjadi tahap awal bagi pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut setelah proses penyidikan dan penuntutan dilalui. Pembacaan dakwaan akan menjadi dasar bagi rangkaian pembuktian berikutnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
















