MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan belum menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan reklamasi ilegal di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Penyidik kini berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempersiapkan perhitungan kerugian keuangan atau perekonomian negara.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan penyidik sebelumnya telah memeriksa ahli dari Kementerian Kelautan untuk mendalami aspek teknis kawasan pesisir yang menjadi objek perkara.
“Kemarin tim penyidik sudah memeriksa ahli dari Kementerian Kelautan dan saat ini tengah berkoordinasi dengan BPKP,” kata Soetarmi di Kantor Kejati Sulsel.
Koordinasi dengan BPKP dilakukan setelah penyidik mendalami batas wilayah pantai yang dapat direklamasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil pendalaman tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengurai konstruksi perkara, termasuk potensi kerugian negara.
Selain aspek teknis, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak yang dianggap mengetahui proses reklamasi dan legalitas lahan. Mereka antara lain berasal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), mantan Wali Kota Makassar pada periode terkait, serta perusahaan yang melakukan reklamasi.
Menurut Soetarmi, pemeriksaan terhadap BPN antara lain ditujukan untuk mengetahui legalitas yang dimiliki perusahaan atas objek reklamasi serta proses penerbitan hak atas tanah dan perizinannya.
“Tujuannya bagaimana tim penyidik dapat mengetahui sejauh mana legalitas yang dimiliki oleh perusahaan reklamasi atas objek reklamasi. Apakah pemberian izinnya sudah sesuai prosedur atau tidak,” ujarnya.
ACC Minta Dampak ke Nelayan Ditelusuri
Badan Pekerja Anti-Corruption Committee (ACC) Sulawesi meminta Kejati Sulsel tidak berhenti pada penelusuran aspek perizinan dan legalitas lahan. Lembaga antikorupsi itu juga meminta penyidik mendalami dampak reklamasi terhadap masyarakat pesisir.
Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Anggareksa, mengatakan seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
“Kami mendukung penuh penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulsel. Kasus dugaan reklamasi ilegal tersebut harus diusut tuntas hingga semua pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara hukum,” kata Anggareksa.
Anggareksa juga meminta penyidik menelusuri potensi kerugian yang dialami masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada kawasan pesisir.
“Kami harap penyidik juga menghitung kerugian masyarakat, khususnya nelayan, akibat adanya dugaan reklamasi ilegal tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, pendalaman terhadap dampak sosial diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan kawasan pesisir akibat reklamasi telah mempengaruhi ruang tangkap, akses terhadap wilayah laut, dan sumber penghidupan masyarakat.
Penyidik Telusuri Legalitas Reklamasi
Sebelumnya, Kejati Sulsel menyatakan penyidik tengah mendalami batas kawasan pantai yang dapat direklamasi berdasarkan regulasi. Untuk itu, penyidik berkoordinasi dengan ahli dari Kementerian Kelautan.
“Tim penyidik saat ini berkoordinasi dengan ahli untuk mengetahui lebih jauh terkait batas pantai di lokasi yang dapat direklamasi menurut regulasi,” kata Soetarmi pada 28 Agustus 2026.
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan legalitas objek yang diperiksa.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor perusahaan properti di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Makassar. Perusahaan tersebut sebelumnya diberitakan sebagai PT Dillah Group.
Penyidik juga mendalami informasi mengenai sertifikat hak guna bangunan yang disebut terbit pada 2015 di kawasan reklamasi Jalan Metro Tanjung Bunga. Status dan proses penerbitan hak atas tanah tersebut masih menjadi bagian dari penyidikan.
Selain itu, penyidik menelusuri informasi mengenai puluhan titik koordinat pada kawasan yang sebelumnya merupakan laut. Salah satu informasi yang telah muncul dalam perkara ini menyebut 46 titik koordinat dengan luas sekitar 23 hektare yang dikaitkan dengan PT Dillah Group.
Informasi tersebut masih dalam penelusuran penyidik.
Kejati Sulsel telah meningkatkan perkara dugaan reklamasi di kawasan Metro Tanjung Bunga ke tahap penyidikan. Hingga kini, penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi, dokumen, hasil penggeledahan, serta keterangan ahli sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

















